JAKARTA (RA) - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, menilai pemerintah perlu melakukan pembenahan serius terhadap kebijakan mitigasi bencana menyusul rentetan bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Ia menegaskan bahwa kejadian bencana yang berulang harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional, sistem komunikasi publik, serta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan.
"Kondisi geografis Indonesia berada di wilayah rawan bencana, semestinya dihadapi dengan instrumen mitigasi yang matang dan berkelanjutan," ujar Yanuar dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2025 bertema ‘Membangun Solidaritas Bersama di Tengah Bencana’ yang digelar di Ruang Command Center, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Menurut Yanuar, Indonesia tidak bisa menempatkan bencana sebagai kejadian insidental, terlebih bencana alam datang tanpa dapat diprediksi.
"Indonesia ini hidup di atas potensi kebencanaan yang luar biasa. Maka perangkat mitigasi harus dipersiapkan sejak awal," tegasnya.
Yanuar mengungkapkan, selama enam bulan intens berdiskusi dengan BMKG, ia melihat bahwa peta kebencanaan sebenarnya sudah tersedia dan cukup lengkap. Namun implementasi di lapangan kerap tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat terdampak.
Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai respons pemerintah terhadap bencana besar yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh masih belum menunjukkan empati serta koordinasi nasional yang memadai.
Menurutnya, tugas pemerintah tidak hanya memberikan bantuan logistik atau kunjungan simbolik, tetapi juga memastikan komunikasi publik yang objektif, peka, dan mampu meredakan kecemasan masyarakat.
"Pengalaman masa lalu saat penanganan kebakaran hutan harus menjadi pelajaran penting agar respons pemerintah saat ini dapat lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi," kata Ujang.