RIAU (RA) - Pemerintah Provinsi Riau hingga saat ini masih terus membahas rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) nya.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi mengatakan, pihaknya saat ini masih terus mengupayakan agar TPP ASN Pemprov Riau tidak dipotong.
“Kami masih terus bahas terkait rencana pemotongan TPP ASN tersebut, kita juga melihat kemampuan keuangan daerah hingga akhir tahun,” katanya.
Upaya tersebut dilakukan mengingat juga berkaitan dengan kesejahteraan pegawai dan perekonomian daerah.
Dikatakan Syahrial Abdi, jika pihaknya bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), rencana pemotongan TPP tersebut bisa saja dibatalkan. Namun jika ternyata target dari pendapatan tersebut tidak tercapai, salah satu pilihan yang akan diambil adalah pemotongan TPP ASN tersebut.
“Jadi sampai sekarang masih dinamis. Terkait rencana besaran pemotongan TPP itu juga masih dinamis, tergantung proyeksi pendapatan tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berencana menurunkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menyebutkan hal ini dikarenakan belanja gaji hingga tambahan penghasilan pegawai (TPP) telah mencapai 37 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sementara Mandatori Mendagri menegaskan belanja pegawai maksimal hanya 30 persen dari APBD.
"Ada kelebihan belanja daerah dari total yang telah ditetapkan Mendagri," kata SF Hariyanto.
Terlebih lagi, kondisi keuangan saat ini dengan pendapatan daerah yang tidak tercapai maksimal.
SF mengungkap kondisi pendapatan APBD Riau hingga akhir tahun 2025 ini diprediksi mengalami penurunan sekitar Rp1,1 triliun. Sehingga perlu diambil kebijakan khusus di lingkungan Pemprov Riau.
“Pendapatan kita diprediksi mengalami penurunan sebesar Rp1,1 triliun. Karena itu perlu dilakukan penyesuaian,” sebutnya.
"Untuk TPP karena pendapatan kurang, saya minta maaf ke ASN dan istri serta keluarganya, terpaksa dipotong pendapatannya," kata SF Hariyanto.