BENGKALIS (RA) - Wakil Ketua DPRD Bengkalis sekaligus Politisi Gerindra, Hendrik Firnanda Pangaribuan, beraksi keras terkait temuan adanya program MBG yang diduga basi bahkan berbelatung di Bengkalis.
Bahkan Hendrik mengingatkan keras penyelenggara MBG tidak main-main dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP).
Hendrik menegaskan, persoalan ini sudah sampai ke Presiden RI Prabowo Subianto. Banyak dapur MBG di daerah, termasuk di Bengkalis, dinilai tidak steril dan tidak menjalankan SOP.
Bahkan Jadwal masak yang berantakan dan distribusi molor disebut bisa merusak tujuan utama program Presiden Prabowo dalam mencetak generasi sehat dan kuat.
"SOP dapur MBG itu jelas. Masak mulai pukul 02.00 dini hari, makanan tiba di sekolah maksimal pukul 09.00, semua wajib higienis. Kalau ditemukan bermasalah. Ini pelanggaran serius dan akan saya laporkan langsung pusat bahkan ke Presiden, tentu ada sanksi tegas," tegas Hendrik Firnanda P yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Selasa (30/9/2025).
Dari laporan yang diterima Hendrik, ada dapur MBG sudah mulai memasak pukul 21.00-22.00 WIB. Akibatnya, makanan yang disajikan keesokan paginya berisiko basi dan membahayakan kesehatan siswa.
"Kalau SOP dilanggar, jangan heran anak-anak muntah atau enggan makan. Ini harus dihentikan. Pihak SPPG jangan bermain dengan kesehatan generasi bangsa," katanya dengan nada geram.
Sekretaris Gerindra Kabupaten Bengkalis Hendrik juga menyoroti kompetensi pelaksana MBG. Program strategis ini tidak boleh dijalankan asal-asalan.
"Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib punya ahli gizi. Jangan hanya modal proyek, lalu makanan dibuat seadanya. Anak-anak kita butuh nutrisi, bukan masalah kesehatan baru," tegasnya.
Pihaknya meminta pihak sekolah lebih berani mengambil sikap. Jika menu MBG datang dalam kondisi tidak layak konsumsi, sekolah wajib menolak dan melaporkannya secara transparan agar kejadian serupa tidak berulang.
Hendrik menekankan, pelaksanan SPPG harus memperketat pengawasan, memastikan dapur MBG bersih, jadwal masak tepat, dan menindak tegas pelaksana yang abai terhadap SOP.
"Jangan sampai dapur kotor dan jadwal masak amburadul justru merusak program Presiden Prabowo. Ini menyangkut masa depan anak bangsa, tidak boleh ditawar-tawar," pungkasnya.