PEKANBARU (RA) - Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) menggelar audiensi di ruang rapat DPRD Provinsi Riau pada Senin (8/9/2025).
Agenda ini digelar untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana relokasi warga yang terdampak kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Hutan Produksi (HP), dan Hutan Tanaman Industri (HTI).
Audiensi tersebut dihadiri Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Riau, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Ketua DPRD Provinsi Riau, serta sejumlah anggota DPRD Riau.
Dalam pertemuan itu, AMMP menegaskan penolakannya terhadap rencana relokasi yang disampaikan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).Mereka juga mendesak agar Satgas PKH segera ditarik dari pemukiman masyarakat.
"Kami menolak relokasi di kawasan TNTN, HP, dan HTI. Kami juga meminta Satgas PKH ditarik dari pemukiman warga," tegas koordinator AMMP.
Selain itu, AMMP meminta pemerintah menempatkan keadilan sebagai prioritas utama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Mereka menuntut solusi yang tidak merugikan warga, termasuk kajian ulang kebijakan relokasi.
AMMP juga meminta pemerintah daerah memfasilitasi keberangkatan lima perwakilan masyarakat ke Jakarta untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI pada 29 September 2025.
"Kami berharap pemerintah memfasilitasi keberangkatan perwakilan kami ke kementerian terkait agar aspirasi ini dapat tersampaikan," tambahnya.
Selain itu, AMMP mendesak Gubernur Riau dan Kapolda Riau hadir dalam pertemuan lanjutan demi memastikan aspirasi masyarakat didengar langsung oleh pemangku kebijakan.
Audiensi sempat ditunda sekitar 10 menit karena Gubernur Riau berhalangan hadir akibat sakit, sementara Kapolda Riau sedang menghadiri agenda mendesak lainnya.