PEKANBARU (RA) - Badan Kehormatan (BK) DPRD Pekanbaru memastikan akan memproses anggota dewan Muhammad Sabarudi yang hadir pakai jersi Arsenal saat rapat paripurna.
Secara aturan, langkah BK ini memang benar. Tata tertib DPRD jelas mengharuskan anggota dewan pakai pakaian resmi demi menjaga wibawa lembaga.
Tapi yang bikin ironis, justru sejumlah anggota BK sendiri tak kelihatan saat paripurna lanjutan tersebut digelar.
Paripurna yang digelar Sabtu (16/8/2025) itu awalnya dimulai pukul 17.00 WIB dengan agenda laporan Pansus Ranperda RPJMD 2025–2029. Usai Magrib-Isya, sidang dilanjutkan pukul 20.30 WIB.
Nah, di sesi ini kursi-kursi dewan mulai banyak kosong. Padahal masih ada dua agenda penting lain, pengumuman perubahan susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Fraksi Demokrat serta penetapan perubahan AKD DPRD Pekanbaru.
Hanya segelintir dewan yang bertahan sampai sidang tuntas, termasuk Robin Eduar, Achmad Faisal Reza, Fathullah, Yasser Hamidi, Muhammad Sabarudi, Niar Erawati, Faisal Islami, Dikki Suryadi, Muhammad Zahirsyah, Tengku Azwendi Fajri, Aidhil Nur Putra, dan Abu Bakar.
Ketua BK DPRD Pekanbaru, Ir Nofrizal MM, memastikan pihaknya sudah rapat internal soal kasus Sabarudi. BK sepakat memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi.
"Surat pemanggilan sudah kami buat dan segera disampaikan langsung," kata Nofrizal, Selasa (19/8/2025).
Menurutnya, bukti foto, video hingga daftar absensi sudah dikantongi. Jika terbukti melanggar, sanksinya bisa berupa teguran tertulis atau sanksi moral.
Meski BK terlihat sigap mengurus soal jersi Arsenal, publik justru menyoroti ketidakhadiran banyak dewan di paripurna.
Pengamat Politik Universitas Islam Riau (UIR), Dr Agung Wicaksono, menyebut ada ketidakselarasan dalam penegakan disiplin.
"Kalau etika berpakaian dianggap serius, maka absensi sebenarnya lebih substansial karena menyangkut fungsi representasi dan akuntabilitas dewan kepada rakyat," ujar Agung.
Ia menilai sikap BK yang hanya fokus ke hal simbolik bisa bikin kesan tebang pilih.
"Kalau begini, legitimasi DPRD di mata publik bisa tergerus. BK sebaiknya juga tegas soal disiplin kehadiran, bukan cuma pakaian," tegasnya.