BENGKALIS (RA) - Prevalensi stunting di Kabupaten Bengkalis berhasil turun signifikan dari 17,9 persen pada tahun 2023 menjadi 12,5 persen di tahun 2024. Meski demikian, penanganan stunting disebut masih memerlukan komitmen kuat dan sinergi dari semua pihak.
Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra, melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bengkalis, H. Hambali, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Ruang Rapat Bappeda Bengkalis, Selasa (12/8/2025).
"Tanpa komitmen, kemauan, dan gotong royong semua pihak, penurunan stunting tidak akan tercapai secara maksimal," tegas Hambali saat membacakan laporan Ketua TPPS.
Hambali mengajak seluruh elemen, mulai dari masyarakat, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dunia usaha, dunia kerja, perguruan tinggi, hingga pihak-pihak lain yang memiliki keunggulan dan daya saing, untuk membangun sinergi, kolaborasi, dan akselerasi program.
Hambali menekankan pentingnya evaluasi dan perencanaan matang untuk mencapai target yang telah ditetapkan Bupati Bengkalis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Kita ingin melihat capaian-capaian kinerja yang telah dilakukan, kemudian menyusun upaya-upaya yang harus dilakukan sampai akhir tahun 2025," jelasnya.
Hambali juga mengingatkan agar program di lapangan dijalankan dengan tepat anggaran, tepat sasaran, dan fokus pada desa atau kelurahan yang masih memiliki kasus stunting.
"Jangan sampai ada kasus stunting baru. Kita harus mencegah lahirnya anak stunting baru dan menangani anak stunting yang sudah ada," ajaknya.
Rapat koordinasi ini dibuka Bupati Bengkalis, diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Johansyah Syafri, dan diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama menuju Bengkalis bebas stunting. (Infotorial)