ROHUL (RA) - Ratusan pegawai honorer yang tergabung dalam kategori R4 dan R5 Non-Database di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menyampaikan kecemasan mereka kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Mereka mengeluhkan nasib yang hingga kini belum menemukan kepastian.
Dalam audiensi yang dihadiri Ketua Komisi I DPRD Rohul, Alex Febrima, bersama sejumlah anggota dewan lainnya, para honorer meminta agar nasib mereka diperjuangkan.
Salah seorang guru Pendidikan Agama Islam, Aria Siska S.PdI, yang telah mengajar sejak 2015 di Kecamatan Rokan IV Koto, mengaku tersisih dalam seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 akibat perangkingan dan penuhnya formasi.
"Kami meminta agar nasib R4 ini diperjuangkan. Jika tidak bisa diangkat sebagai pegawai penuh waktu, setidaknya kami bisa menjadi pegawai paruh waktu," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Alex Febrima menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan Bupati Rokan Hulu bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Yang bisa memberi keputusan saat ini adalah Bupati dan TAPD, mengingat mereka yang mengetahui ada tidaknya ruang fiskal maupun anggaran untuk mengakomodir honorer R4," jelasnya.
Alex juga mengingatkan bahwa di sejumlah daerah lain sudah ada pemutusan kontrak bagi honorer, namun ia berharap hal itu tidak terjadi di Rohul.
Dalam kesempatan itu, Alex menegaskan agar honorer melaporkan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Rohul jika menemukan calon PPPK yang belum memenuhi syarat bekerja minimal dua tahun namun tetap lolos seleksi.
"Bahkan jika sudah menerima NIP pun, laporkan. Kami akan tindaklanjuti agar besoknya dinonaktifkan," tegasnya.
Berdasarkan data, saat ini terdapat 912 pegawai honorer yang masuk kategori R4 dan R5 Non-Database di Kabupaten Rokan Hulu.