PEKANBARU (RA) - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, MM, terus melanjutkan kegiatan reses masa sidang ke tiga tahun 2025.
Kali ini, Ketua Demokrat Pekanbaru itu menyapa masyarakat di dua titik berbeda di Kecamatan Bukitraya, Minggu (27/7/2025).
Dalam kegiatan ini, Azwendi mendengarkan langsung aspirasi warga terkait berbagai persoalan pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
Kegiatan pertama berlangsung pada pukul 10.00 WIB di Jalan Akasia I RT 002 RW 014, Kelurahan Tangkerang Utara. Dalam pertemuan ini, warga menyuarakan beberapa isu utama, seperti pendidikan dan layanan sosial.
"Kami berharap program pendidikan tetap menjadi prioritas, khususnya untuk anak-anak usia SD dan SMP. Jangan sampai ada anak putus sekolah karena persoalan biaya," kata Ketua RT setempat.
Menanggapi hal itu, Tengku Azwendi menyatakan bahwa DPRD akan terus mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru agar menjamin akses pendidikan yang layak untuk seluruh lapisan masyarakat.
"Pendidikan adalah hak dasar. Kami akan kawal anggaran dan pelaksanaan program agar bisa tepat sasaran," ujarnya.
Dalam pertemuan ini juga disinggung soal program bantuan HP untuk ketua RT/RW yang tak jadi direalisasikan.
Azwendi menjelaskan bahwa program tersebut kini dialihkan menjadi aplikasi Panic Button yang bertujuan untuk meningkatkan respons cepat dalam kondisi darurat.
"Kami mendorong pemanfaatan teknologi untuk mendekatkan layanan keamanan dan pelayanan publik ke masyarakat," tambahnya.
Sementara itu, warga bernama Desi mengeluhkan bantuan PKH yang belum kunjung cair, diduga akibat pergantian pendamping sosial.
Sedangkan warga lainnya Ratna menyampaikan masalah terkait kepesertaan BPJS dan akses terhadap bantuan kesehatan Universal Health Coverage (UHC).
Azwendi berjanji akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menelusuri dan menyelesaikan kendala tersebut.
Agenda reses sore harinya dilanjutkan ke titik kedua di Jalan Kelapa Gading RT 001 RW 003, Kelurahan Tangkerang Labuai.
Dalam dialog bersama masyarakat, kembali muncul aspirasi soal infrastruktur lingkungan, pelayanan pasar, serta fasilitas kesehatan.
Siti, warga RW 003, mempertanyakan soal pungutan parkir di pasar kaget yang dinilai memberatkan.
"Parkir pasar kaget kok tetap ditarik, padahal pasarnya tidak resmi," keluhnya.
Azwendi menjelaskan bahwa pasar kaget memang belum memiliki status legal, sehingga idealnya tidak boleh ada pungutan retribusi.
"Ini harus kita benahi. Saya akan komunikasikan ke OPD terkait agar tidak terjadi pungutan liar," tegasnya.
Sementara itu, Radis meminta agar wilayah RW 03 mendapatkan program pembangunan saluran air.
Hal serupa disampaikan oleh Urip Efendi yang mengusulkan pembangunan Posyandu karena lahan sudah tersedia.
Ketua RW juga mengharapkan adanya kelanjutan pembangunan Masjid Al-Fattah.
"Semua aspirasi ini menjadi catatan penting bagi kami. Kami akan dorong dan perjuangkan di DPRD agar masuk dalam program prioritas tahun depan," kata Azwendi.