JAKARTA (RA) - Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) meluncurkan buku berjudul Transformasi Birokrasi Keluar dari Jebakan Middle Income Trap pada Kamis (10/7/2025) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.
Peluncuran buku ini dirangkai dengan diskusi publik yang menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Pimpinan Ombudsman RI Hery Susanto, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Tirta Nugraha Mursitama, Anggota Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Leo Herlambang, Presidium MN KAHMI Soetomo, dan Direktur Utama PT Antam Tbk Achmad Ardianto.
Sekretaris Jenderal MN KAHMI, Syamsul Qomar, menyatakan bahwa buku ini merupakan sumbangsih pemikiran KAHMI untuk mendorong perbaikan tata kelola birokrasi dari pusat hingga daerah.
“KAHMI terpanggil memberikan masukan kepada pemerintah untuk transformasi birokrasi di semua sektor pelayanan publik, guna membebaskan Indonesia dari jebakan middle income trap,” ujar Syamsul.
Middle income trap adalah kondisi ketika suatu negara terjebak pada tingkat pendapatan menengah, gagal menjadi negara berpendapatan tinggi, sehingga pertumbuhan ekonomi melambat, pendapatan per kapita stagnan, dan standar hidup masyarakat tidak meningkat.
Hery Susanto, Pimpinan Ombudsman RI dan salah satu kontributor buku, menjelaskan bahwa buku ini merupakan hasil dari seminar nasional MN KAHMI.
“Buku ini lahir dari diskusi panjang, mengumpulkan gagasan, data, dan analisis untuk mendorong transformasi birokrasi agar Indonesia dapat keluar dari middle income trap,” kata Hery.
Hery memperkenalkan konsep epta helix, pengembangan dari penta helix, dalam sistem pelayanan publik.
“Konsep epta helix melibatkan tujuh unsur: pemerintah pusat dan daerah, DPR/DPRD, pelaku bisnis, akademisi, pers, masyarakat, serta Ombudsman RI sebagai pengawas pelayanan publik,” jelasnya.
Ia menegaskan peran strategis birokrasi sebagai ujung tombak dan regulator dalam pelayanan publik, mulai dari layanan sederhana hingga kebijakan strategis nasional. “Kualitas birokrasi menentukan keberhasilan pembangunan,” tambahnya.
Hery juga menekankan bahwa birokrasi harus mendukung Asta Cita Presiden RI, delapan cita-cita pembangunan nasional. “Birokrasi harus menjadi penggerak untuk mewujudkan Asta Cita melalui transformasi yang holistik dan terintegrasi,” ujarnya.
Direktur Utama PT Antam Tbk, Achmad Ardianto, menyatakan bahwa middle income trap terjadi ketika produktivitas melambat dan daya saing menurun.
“Reformasi birokrasi melalui tata kelola efektif, inovasi digital, partisipasi publik, dan orientasi pelayanan menjadi kunci untuk keluar dari jebakan ini,” katanya.
Ia menambahkan, perusahaan seperti Antam, yang fokus pada hilirisasi, peningkatan SDM, inovasi, dan keberlanjutan lingkungan, dapat menjadi katalisator transformasi Indonesia menuju negara maju yang berdaulat, berkelanjutan, dan inklusif.
Presidium MN KAHMI, Soetomo, menyoroti pentingnya kolaborasi antara pengusaha dan birokrasi.
“Birokrasi yang bersih dan efisien menciptakan iklim usaha kondusif, menghapus korupsi, mempermudah perizinan, dan membuka lapangan kerja baru. Ini kunci lepas dari middle income trap,” ujarnya.
Leo Herlambang dari Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menambahkan, birokrasi harus mendorong inovasi, investasi, dan daya saing global. “Birokrasi harus menjadi motor penggerak agar Indonesia melompat menjadi negara berpendapatan tinggi,” katanya.
Sementara itu, Tirta Nugraha Mursitama dari Kementerian Investasi BKPM menyebut middle income trap sebagai ancomassss nyata bagi negara berkembang.
“Birokrasi bisa menjadi penghambat jika lamban, tidak transparan, atau korup. Namun, birokrasi yang bersih, efisien, dan pro-investasi dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan,” tegasnya.
Diskusi ditutup dengan komitmen Hery Susanto untuk menindaklanjuti gagasan dalam buku ini secara terintegrasi, mendukung transformasi birokrasi demi mewujudkan Asta Cita dan membebaskan Indonesia dari middle income trap.