PEKANBARU (RA) - Anggota Komisi II DPRD Provinsi Riau dari Dapil Siak-Pelalawan, Monang Eliezer Pasaribu, menyampaikan keprihatinannya terhadap kebijakan relokasi mandiri yang diberlakukan kepada masyarakat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Kebijakan ini diterapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Konflik dan Hukum (Satgas PKH) usai melakukan penertiban terhadap 81 ribu hektar lebih lahan di kawasan TNTN itu.
Monang menilai, relokasi mandiri tanpa pendampingan dan solusi nyata dari pemerintah sangat memberatkan masyarakat, terutama mereka yang baru mulai mengolah lahan dalam skala kecil.
"Bayangkan, ada warga yang baru membuka lahan dua sampai lima hektare dengan menjual semua yang dimiliki di kampung. Sekarang mereka harus pergi tanpa tahu harus ke mana. Kami sangat prihatin," ujarnya, Jumat (4/7/2025).
Monang juga mendesak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, dan pemerintah kabupaten/kota terkait untuk segera duduk bersama dan mencari jalan keluar yang manusiawi bagi masyarakat terdampak.
Tak hanya itu, Monang juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap pendidikan anak-anak di kawasan tersebut. Menurutnya, sudah ada tiga Sekolah Dasar (SD) yang dihentikan aktivitas belajarnya akibat penertiban ini.
"Saya minta, kegiatan belajar mengajar jangan dihentikan. Biarkan anak-anak tetap sekolah. Jangan masa depan mereka ikut dikorbankan," tegasnya.
Ia menambahkan, apabila relokasi memang menjadi keputusan akhir, proses pemindahan sekolah anak-anak bisa diatur kemudian. Namun saat ini, menghentikan pendidikan mereka bukanlah solusi.
"Biarkan saja anak-anak tetap sekolah. Kalau memang nantinya sudah fiks harus pindah, kan anak-anak itu tinggal mengurus pindah sekolah," pungkas Monang.