ROHUL (RA) – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi”, Kamis (19/6/2025).
Kegiatan yang berlangsung di lantai tiga Kantor Bupati Rokan Hulu ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti. Hadir mendampingi, Asisten II Setda Rohul H. Ibnu Ulya dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rohul, Saud Muda Tua Napitu.
Forum ini turut dihadiri oleh sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan instansi teknis, serta peserta dari kalangan pelaksana proyek konstruksi dan anggota BPJS.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan pentingnya jaminan sosial bagi para pekerja konstruksi, mengingat pekerjaan mereka tergolong berisiko tinggi.
“Pekerja konstruksi memiliki risiko tinggi dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, jaminan sosial ketenagakerjaan harus menjadi prioritas, agar para pekerja merasa aman dan terlindungi,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar seluruh proyek konstruksi di wilayah Rokan Hulu, baik yang didanai oleh pemerintah maupun swasta, wajib mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Senada dengan itu, Asisten II Setda Rohul, H. Ibnu Ulya, menyampaikan bahwa program ini telah mendapat dukungan penuh dari Bupati Rokan Hulu. Ia berharap semua penyedia jasa konstruksi aktif mendaftarkan para pekerjanya.
“Kami ingin semua sektor jasa konstruksi di Rohul terintegrasi dalam program BPJS Ketenagakerjaan agar tidak ada lagi tenaga kerja yang tidak terlindungi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Rokan Hulu, Saud Muda Tua Napitu, mengungkapkan bahwa tujuan utama diskusi ini adalah meningkatkan kesadaran pelaksana proyek akan pentingnya jaminan sosial bagi pekerja.
“Masih banyak pelaksana proyek yang belum mendaftarkan pekerjanya. Padahal program ini sangat penting, karena dapat menanggung berbagai risiko kecelakaan kerja dan kematian,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa beberapa proyek pemerintah, seperti pembangunan Gedung DPRD Rohul, sudah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Namun, masih terdapat proyek lain yang belum memenuhi kewajiban tersebut.
“Ke depan, kami berharap semua proyek baik APBD maupun swasta dapat memberikan perlindungan maksimal kepada para pekerja. Ini adalah bentuk tanggung jawab bersama,” pungkasnya.