PEKANBARU (RA) - Untuk mewujudkan sistem transportasi massal yang ideal dan menjangkau 30 persen penduduk Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, di berbagai rute, dibutuhkan sebanyak 499 unit bus listrik berukuran besar, sedang, dan kecil.
Jumlah armada ini diyakini akan memberikan akses mobilitas yang mudah bagi masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
Demikian salah satu rekomendasi hasil studi Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), organisasi nirlaba internasional yang berfokus pada pengembangan sistem transportasi perkotaan berkelanjutan.
ITDP bekerja sama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menciptakan sistem transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan.
Temuan ini dipaparkan dalam Lokakarya Media bertajuk “Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan di Indonesia”, yang digelar pada Rabu (18/6/2025).
Direktur ITDP Asia Tenggara, Gonggomtua Sitanggang, menyatakan bahwa Pekanbaru merupakan satu dari 11 kota prioritas yang didampingi pihaknya untuk mewujudkan sistem angkutan publik berbasis energi bersih.
Menurut Gonggom, terdapat empat alasan utama mengapa Pekanbaru menjadi kota prioritas:
1. Pekanbaru telah mengoperasikan layanan transportasi massal mandiri sejak 2009. Ini mencerminkan komitmen tinggi dalam membangun transportasi umum yang inklusif dan terjangkau.
2. Pekanbaru menjadi kota pertama di Indonesia yang menetapkan Perda No. 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal. Peraturan ini mewajibkan alokasi minimal 5 persen dari APBD untuk peningkatan layanan transportasi umum.
3. Kesiapan Kota Pekanbaru dalam melakukan reformasi angkutan publik melalui elektrifikasi sistem transportasi.
4. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan.
Dalam lokakarya tersebut, ITDP membagi pemaparan menjadi tiga sesi:
Sesi I: Compact City Electrified
Materi disampaikan oleh Gonggomtua Sitanggang dan Kemal Fardianto (Transport Associate ITDP Indonesia), yang membahas strategi percepatan dekarbonisasi sektor transportasi untuk menciptakan kota layak huni.
Disebutkan bahwa sektor transportasi merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar kedua di Indonesia.
Penggunaan bus listrik diharapkan dapat menekan emisi tersebut, sekaligus meningkatkan kualitas udara di kawasan perkotaan, termasuk Pekanbaru.
Sesi II: Arah dan Kebijakan Elektrifikasi
Disampaikan oleh Mizandaru Wicaksono dan Rifqi Khoirul Anam dari ITDP Indonesia. Mereka menjelaskan urgensi memulai elektrifikasi dari sektor transportasi publik karena dampaknya paling signifikan terhadap efisiensi dan penghematan.
Selain biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan bus konvensional, elektrifikasi juga mempermudah perencanaan dan memperkuat momentum reformasi transportasi umum.
Beberapa rekomendasi kebijakan yang disampaikan menyusun dasar hukum dan peta jalan elektrifikasi angkutan umum. Meninjau ulang status perhubungan sebagai urusan wajib non-dasar (UU No. 23 Tahun 2014).
Serta, mengeluarkan instruksi Mendagri agar pemerintah daerah menyusun Perda terkait kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Mendorong dukungan fiskal bagi daerah.
Sesi III: Peta Jalan Kota Prioritas
Kemal Fardianto dan Syifa Maudini memaparkan peta jalan elektrifikasi transportasi di tiga kota prioritas, yakni Pekanbaru, Surabaya, dan Surakarta.
Disoroti pula tantangan yang dihadapi, seperti belum adanya payung hukum yang kuat dan keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
ITDP mengusulkan model kemitraan yang memungkinkan pembiayaan tidak hanya dibebankan pada pemerintah daerah.