BENGKALIS (RA) – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmen strategisnya dalam memperkuat sinergi kelembagaan dengan Perangkat Daerah melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) TP-PKK Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2030.
Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada Senin (3/6/2025) di Gedung Daerah Bengkalis.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Bengkalis, Kasmarni, yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Johansyah Suafri. Dalam sambutannya, Bupati Kasmarni menegaskan pentingnya kolaborasi terpadu antara PKK dan seluruh Perangkat Daerah untuk memperkuat pembangunan berbasis keluarga serta pemberdayaan masyarakat.
“Langkah ini menandai bahwa kita tidak lagi sekadar mengandalkan kegiatan simbolik, tetapi mulai mengarah pada sinergi aksi nyata yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan,” tegas Kasmarni melalui sambutannya.
Ia juga menekankan bahwa keberadaan PKK sebagai gerakan yang lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat telah terbukti menjadi kekuatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Renstra PKK diharapkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga menjadi pedoman operasional untuk menjalankan program-program prioritas yang mendukung visi pembangunan daerah Bermarwah, Maju dan Sejahtera.
“Kami mendorong agar Renstra ini benar-benar hidup, adaptif terhadap perubahan, dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Begitu juga dengan MoU yang ditandatangani, harus menjadi dasar kerja nyata, bukan sekadar seremonial,” ujar Kasmarni.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Bengkalis, Siti Aisyah, menyampaikan bahwa penyusunan Renstra PKK dilakukan secara partisipatif agar dokumen ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis.
“Kami percaya bahwa perangkat daerah dan kader PKK dapat bergerak bersama membangun budaya kerja kolaboratif. Ini bukan hanya soal administrasi kelembagaan, tetapi juga penguatan sosial kemasyarakatan yang berdampak langsung,” katanya.
Acara ini turut dihadiri oleh pejabat tinggi pratama, pimpinan organisasi wanita se-Kabupaten Bengkalis, serta Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Bengkalis, Muhammad, yang menjadi narasumber dalam penyusunan Renstra secara substantif.
Dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis kembali menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi. Sinergi antara TP-PKK dan perangkat daerah diharapkan dapat menjangkau dimensi keluarga sebagai inti dari masyarakat.
(Infotorial)