PEKANBARU (RA) - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, meminta pemerintah menunda pengenaan Pajak Ekspor (PE) terhadap Crude Palm Oil (CPO).
Alasannya, situasi global saat ini masih belum stabil, ditambah lagi dengan konflik antara India dan Pakistan yang merupakan dua negara pengimpor utama CPO Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Eddy saat membuka Forum Andalas V yang diselenggarakan GAPKI Riau pada 22–23 Mei 2025 di SKA Co-Ex Pekanbaru.
"Dengan kondisi global yang belum menentu, termasuk perang India-Pakistan, kami berharap pemerintah menunda pengenaan pajak ekspor CPO. Ini penting demi menjaga stabilitas industri sawit nasional," ujar Eddy dalam sambutannya.
Acara Forum Andalas V Tahun 2025 mengusung tema: "Hambatan, Tantangan, dan Sinergi dalam Pengelolaan Industri Kelapa Sawit Indonesia yang Berkelanjutan", dengan dukungan utama dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Menurut Eddy, tema tersebut sangat relevan dengan kondisi industri sawit saat ini yang menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam negeri maupun dari tekanan eksternal.
"Industri sawit tengah menghadapi berbagai hambatan yang harus diatasi bersama. Di sisi lain, kita juga memiliki peran besar dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," tambahnya.
Eddy menegaskan, peran pemerintah sangat diperlukan dalam membantu industri sawit keluar dari tekanan. Ia juga mengingatkan bahwa saat banyak sektor lain mengalami penurunan dan gelombang PHK pada 2021–2022, industri sawit masih bertahan dan tetap berkontribusi terhadap ekonomi nasional.
"Industri sawit adalah tulang punggung pendapatan negara, penghidupan petani, dan penyerapan tenaga kerja. Maka keberlanjutan dan daya saingnya harus dijaga," tegasnya.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto, yang hadir sebagai keynote speaker mewakili Menteri Pertanian, berharap Forum Andalas bisa memberikan banyak masukan bagi pemerintah.
"Situasi geopolitik seperti konflik India-Pakistan, serta kebijakan negara besar seperti Amerika Serikat, turut memengaruhi ekspor sawit Indonesia. Forum ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan realita industri," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Syahrial Abdi, yang hadir mewakili Gubernur Riau, menyatakan bahwa Forum Andalas sangat strategis bagi Riau yang merupakan salah satu provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia.
"Kami berharap dari forum ini lahir rekomendasi konkret untuk memperkuat tata kelola sawit yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Riau," ujarnya.
Ketua Panitia Forum Andalas V, Dede Putra Kurniawan, mengatakan bahwa acara ini dirancang sebagai ajang diskusi, pameran, dan sinergi antar pelaku industri sawit.
"Kami ingin menciptakan ruang bagi pelaku usaha untuk berbagi pengalaman, menampilkan inovasi, dan menjalin kolaborasi menuju industri sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan," jelas Dede.
Berbagai perusahaan besar di sektor sawit turut hadir memamerkan produk unggulan dan teknologi pengolahan terbaru yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain sebagai ajang bisnis, forum ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang perkembangan industri kelapa sawit Indonesia.
"Kolaborasi adalah kunci. Lewat forum ini, kami ingin mendorong transformasi industri sawit agar lebih adaptif dan relevan dengan tantangan zaman," pungkasnya.