RIAU (RA) - Perbedaan pernyataan antara Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid dan Wakil Gubernur Riau (Wagubri) SF Hariyanto terkait defisit dan tunda bayar anggaran tahun 2025 mengundang perhatian publik. Ketidaksinkronan informasi tersebut dinilai bisa menimbulkan kebingungan dan memicu kegaduhan, terutama karena angka yang disebutkan masing-masing pihak terpaut cukup jauh.
Gubri Abdul Wahid dalam rapat Forum Konsultasi Publik RPJMD Provinsi Riau pada 12 Maret 2025 yang disiarkan secara langsung, mengungkapkan bahwa tunda bayar di lingkungan Pemprov Riau mencapai Rp2,2 triliun. Ia bahkan mengaku sangat terkejut dan belum pernah menemukan situasi seperti ini sepanjang sejarah Provinsi Riau.
"Saya belum pernah menemukan ada tunda bayar Rp2,2 triliun, belum pernah. Paling ada Rp200 miliar, Rp250 miliar. Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling, mencari duitnya dari mana ini," ungkap Wahid dalam forum tersebut.
Wahid mengatakan bahwa dirinya sudah membuka lembar kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan meski kegiatan tahun 2025 dinolkan sekalipun, tetap tidak cukup untuk menutupi tunda bayar yang ada. Ia bahkan mempertimbangkan untuk memotong tunjangan ASN sebagai salah satu solusi darurat.
"Biar kebijakan saya tidak populer tidak masalah, yang penting persoalan selesai. Saya sebagai pemimpin harus tegas dan berani bertanggung jawab," tegasnya.
Namun, pernyataan Gubri ini kemudian diklarifikasi oleh wakilnya, SF Hariyanto, yang menyebut bahwa informasi mengenai defisit dan tunda bayar yang berkembang di publik tidak benar. Menurutnya, defisit anggaran sebenarnya hanya Rp132 miliar, bukan Rp2,2 triliun.
"Seperti soal defisit anggaran yang katanya Rp2,2 triliun, itu data dari mana? Itu sangat tidak benar. Yang benar itu defisit kita hanya Rp132 miliar. Saya punya datanya," ujar Hariyanto, Jumat (21/3/2025).
SF Hariyanto, yang juga pernah menjabat sebagai Pj Gubernur dan Sekdaprov Riau, menjelaskan bahwa defisit terjadi karena realisasi pendapatan tahun sebelumnya hanya mencapai Rp9,4 triliun dari target Rp11 triliun. Salah satu penyebab utama adalah tidak tercapainya target participating interest (PI) dari sektor migas, yang dari target Rp736 miliar untuk provinsi, hanya terealisasi sekitar Rp200 miliar.
Ia menambahkan bahwa Pemprov telah melakukan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dengan pemotongan perjalanan dinas dan kegiatan tidak efektif, yang menghasilkan potensi saving Rp386 miliar. Tambahan efisiensi juga berasal dari penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK yang menghemat anggaran Rp419 miliar.
"Jika ditotalkan, hampir Rp800 miliar potensi saving anggaran kita. Ini artinya uang kita ada kok," jelasnya.
Menanggapi perbedaan pernyataan antara dua pimpinan tertinggi di Pemprov Riau ini, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Dr. Aidil Haris, menilai perlunya peningkatan komunikasi internal agar tidak menciptakan kebingungan publik.
"Komunikasi pemerintahannya mungkin perlu diselaraskan, diperbaiki. Kita tidak tahu ya, jangan-jangan mereka masih membahas soal defisit. Mana item-item real yang memang defisit? Ini jangan kita kira mereka saling berseberangan, enggak juga. Mungkin datanya yang belum sinkron," ujar Aidil kepada RiauAktual, Sabtu (23/3/2025).
Menurut Aidil, perbedaan ini bisa jadi akibat informasi yang belum utuh diterima oleh pimpinan daerah.
"Pak Wagub juga bilang datanya ke Pak Gub jangan sepotong-sepotong. Jadi saya rasa sedang digodok juga di internal. Intinya, komunikasi pemerintahannya perlu diperbaiki. Kita jangan buru-buru menyimpulkan. Ini juga masih baru menjabat," pungkasnya.