RIAU (RA) - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid tampak serius pada komitmen untuk menghapus pungutan di sekolah, terutama bagi siswa SMA/SMK sederajat. Salah satu langkah yang tengah diupayakan adalah pemberian seragam gratis kepada siswa, yang ditargetkan dapat terlaksana mulai tahun 2025 ini.
Gubri Abdul Wahid mengatakan, ia bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Riau telah mengadakan pembahasan khusus terkait skema pembiayaan program ini. Ia menegaskan bahwa sekolah tidak boleh lagi membebankan pungutan tambahan kepada orang tua murid.
"Saya ingin seragam gratis ini bisa terealisasi tahun ini, dan tidak ada lagi pungutan-pungutan lain. Maka dari itu, kita akan mencari skema penganggaran yang tepat," kata dia, Rabu (12/3/2025).
Menurut Gubri, program seragam gratis ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga dan menekan angka putus sekolah akibat biaya pendidikan yang masih memberatkan sebagian masyarakat.
"Kami sedang memformulasikan anggarannya agar bisa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025. Dengan demikian, program ini bisa dijalankan secara bertahap tahun ini dan wajib terlaksana penuh tahun depan," tambahnya.
Sebagai langkah awal, Gubri melanjutkan, Pemprov Riau akan melakukan simulasi pemberian seragam gratis di beberapa sekolah sebagai sampel. Gubri juga menekankan pentingnya memaksimalkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) agar lebih efektif dan efisien, tanpa tumpang tindih dengan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas).
"Kita sudah membahas ini dengan Sekda dan Disdik. Bosnas harus dimaksimalkan terlebih dahulu, kemudian Bosda digunakan untuk menutupi kekurangan. Jangan sampai ada double anggaran yang tidak efektif," jelasnya.
Terkait defisit anggaran yang tengah dialami Pemprov Riau, Gubri menegaskan bahwa hal itu tidak akan menjadi hambatan untuk menjalankan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
"Saya sudah meminta tim untuk menyelesaikan persoalan defisit anggaran dan tunda bayar, agar program seragam gratis tetap dapat terlaksana. Ini adalah langkah konkret kami untuk memastikan pendidikan di Riau semakin inklusif dan bebas dari pungutan yang memberatkan orang tua," tutupnya.