RIAU (RA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berencana membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus untuk mengelola sektor perkebunan, terutama kelapa sawit.
Rencana tersebut disampaikan Gubernur Riau, Abdul Wahid, usai mengadakan rapat dengan jajaran Dinas Perkebunan Riau baru-baru ini. Hal ini mengingat Provinsi Riau memiliki potensi besar dengan luas lahan perkebunan sawit mencapai sekitar 4 juta hektare (Ha).
"Saya ingin membentuk BUMD Perkebunan. Masa kita di Riau punya lahan sawit yang luas, tetapi tidak ada BUMD khusus yang mengelolanya," kata Abdul Wahid.
Menanggapi wacana tersebut, anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, mengaku kurang sepakat. Menurutnya, Pemprov Riau seharusnya memaksimalkan potensi BUMD yang sudah ada daripada membentuk badan usaha baru yang akan membutuhkan biaya operasional tambahan.
"Kami di DPRD memang belum membahas ini secara resmi, tetapi menurut saya secara pribadi, daripada membentuk BUMD baru, lebih baik maksimalkan dulu BUMD yang sudah ada," ujar Abdullah, Selasa (11/3/2025).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menjelaskan bahwa sejumlah BUMD yang ada, seperti PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), sebenarnya telah memiliki unit usaha di sektor perkebunan dan kehutanan. Menurutnya, hal tersebut tinggal diperkuat melalui restrukturisasi dan revitalisasi manajemen.
"SPR punya tiga anak perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan dan perkebunan. Ini bisa saja ditingkatkan kinerjanya. Pembentukan BUMD baru hanya akan menambah beban anggaran operasional, mulai dari penyertaan modal hingga biaya gaji direksi dan komisaris yang cukup besar," jelas Abdullah.
Abdullah menegaskan bahwa langkah yang paling bijak adalah mengevaluasi terlebih dahulu BUMD yang sudah ada. Menurutnya, ini sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur untuk mengevaluasi dan memperkuat BUMD agar lebih optimal dalam mengelola sektor perkebunan.
"Evaluasi dulu yang ada, perkuat manajemennya. Kami di Komisi III juga sedang berupaya meningkatkan kinerja BUMD yang sudah ada. Jika ingin membentuk BUMD baru, saya rasa perlu pembahasan ulang yang mendalam," tutupnya.