RIAU (RA) - Sekretaris DPD I Partai Golkar Riau, Parisman Ihwan, menegaskan bahwa proses pemilihan ketua baru dalam Musyawarah Daerah (Musda) nanti akan berjalan sesuai aturan partai dan tanpa adanya diskresi.
Menurut Wakil Ketua DPRD Riau itu, ia mengutip arahan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar pada Sabtu (8/2/2025) lalu.
"Ketua Umum DPP menekankan bahwa Musda harus berlangsung sesuai prosedur partai dengan mengacu pada AD/ART serta Peraturan Organisasi (PO) yang berlaku. Tidak ada diskresi, semua proses dilakukan melalui musyawarah atau mekanisme voting," kata dia, Senin (10/2/2025).
Sebagai informasi, diskresi adalah wewenang yang diberikan kepada pejabat atau lembaga untuk mengambil keputusan di luar ketentuan yang ada, demi kepentingan umum atau efektivitas kebijakan tertentu. Dalam partai politik, diskresi dapat diartikan sebagai keputusan khusus yang memungkinkan pimpinan pusat menentukan kebijakan di luar prosedur yang telah ditetapkan dalam aturan partai.
Parisman Ihwan yang digadang-gadang sebagai calon kuat Ketua DPD I Golkar Riau menggantikan Syamsuar itu menekankan bahwa seluruh tahapan Musda harus dijalankan sesuai ketentuan tanpa adanya intervensi dari DPP terkait siapa yang akan terpilih sebagai ketua di tingkat daerah.
Isu diskresi ini muncul seiring merebaknya kabar nama Wakil Gubernur Riau terpilih, SF Hariyanto, juga masuk ke dalam bursa calon Ketua DPD I Golkar Riau. Meskipun bukan kader Golkar, namun SF Hariyanto sudah mendapatkan dukungan dari beberapa kader Golkar.
Di sisi lain, gaung penolakan juga gencar terdengar karena status SF yang dianggap sebagai 'orang luar'. Namun, belakangan SF tampak memperlihatkan kedekatannya dengan Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia. Segala manuver ini membuat banyak pihak berspekulasi bahwa SF Hariyanto sedang berusaha merebut hati Bahlil agar melakukan diskresi dengan menunjuknya sebagai Ketua DPD I Golkar Riau.
Musda Golkar Riau ini sendiri rencananya akan dilangsungkan usai lebaran Idul Fitri. "Ketua Umum akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Musda akan digelar setelah Idul Fitri, dan kepastian tanggalnya akan ditentukan lebih lanjut oleh DPP," tutup Parisman Ihwan.