RIAU (RA) – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Edi Basri menduga adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak bekerja maksimal dan tidak berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Oleh karena itu, ia mengungkap, Komisi III DPRD Riau yang memang membidangi pengawasan kepada BUMD berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh lokasi operasional BUMD di wilayah Provinsi Riau.
Edi menyebut langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan kinerja BUMD sesuai dengan tujuan utamanya yaitu meningkatkan PAD dan bukan hanya sekadar mencari keuntungan tersendiri dengan menjadi broker.
"Kami akan berkunjung ke lokasi operasional BUMD, kita akan sidak. Kita mau lihat apakah mereka betul-betul bekerja atau hanya mengambil fee saja? Kalau hanya jadi broker, itu artinya tidak profesional, tidak mau berkeringat," tegas dia, Senin (16/12/2024).
Edi tak menampik bahwa memang ada indikasi sebagian besar BUMD tidak bekerja secara maksimal.
"Mereka dinilai hanya mengandalkan pendapatan dari fee atau menjadi broker dalam berbagai proyek, tanpa benar-benar terlibat langsung dalam operasional yang menghasilkan nilai tambah," ujarnya.
Edi menyoroti bahwa ketergantungan BUMD pada pendapatan fee ini menyebabkan minimnya kontribusi terhadap PAD Riau.
Menurutnya, BUMD seharusnya berperan aktif sebagai motor penggerak ekonomi daerah, bukan hanya sekadar institusi yang mencari gaji atau keuntungan instan tanpa usaha berarti.
"BUMD ini didirikan untuk menjadi penghasil PAD yang signifikan, bukan sekadar tempat mencari gaji. Kalau hanya mengandalkan fee, itu tandanya mereka tidak memiliki inovasi dan visi untuk memajukan daerah," pungkasnya.