PEKANBARU (RA) - Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Roni Rakhmat, mengingatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) setempat agar mengantisipasi permasalahan tumpukan sampah.
Ia menyebut, Pemko Pekanbaru tidak boleh mengulangi kesalahan beberapa tahun lalu, saat tumpukan sampah menggunung di seluruh titik Kota Pekanbaru. Hal ini karena adanya permasalahan terkait pengelolaan angkutan sampah.
"Masyarakat kan tidak mau tahu masalah administrasi, yang jelas jangan sampai sampah menumpuk. Makanya, kita minta agar pekerjaannya digesa," kata Roni Rakhmat, Minggu (8/12).
Pemerintah kota memutuskan agar pengelolaan sampah tahun depan tetap dikelola oleh pihak ketiga atau swasta. Hal ini seiring Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang direncanakan bakal diterapkan dalam mengelola sampah tahun depan belum rampung.
Roni meminta DLHK agar menggesa proses administrasi dan teknis terkait lelang pengelolaan sampah. Pasalnya, pemenang lelang harus sudah diputuskan sebelum akhir Desember 2024 yang tinggal tiga minggu lagi.
"Kami minta DLHK agar segera mempercepat proses lelang dan hal-hal teknis lainnya terkait pengelolaan sampah untuk awal tahun 2025. Jangan sampai, awal tahun nanti terjadi penumpukan sampah dengan alasan belum lelang dan lain-lain," terangnya.
DLHK juga harus menyiapkan solusi cadangan terkait pengelolaan sampah tahun 2025 di Kota Pekanbaru. Apalagi saat ini, BLUD masih belum bisa diterapkan karena masih banyak proses yang harus dijalankan.
"Kalau sistem BLUD masih panjang prosesnya, masih banyak yang harus dikaji. Fokus kita adalah menjaga jangan sampai sampah menumpuk awal tahun karena tidak ada penanggung jawabnya. DLHK kita minta juga siapkan solusi cadangan," tegasnya.
Sementara itu, Plt Ketua DLHK Kota Pekanbaru, Reza Fahlevi mengatakan pihaknya sedang menyiapkan semua berkas untuk proses lelang sampah. Ia memperkirakan bahwa lelang akan diumumkan pada minggu depan.
"Kita sudah siapkan semua administrasinya dan dalam waktu dekat akan segera kita lelang untuk pengangkutan sampah," pungkasnya.