SIAK (RA) - Ditreskrimum Polda Riau mengamini telah menerima bukti baru (novum) yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkara dari Kantor Hukum Rupina Br Sembiring and Partner pada Selasa (19/11/24) lalu.
Novum ini terkait dugaan ijazah palsu Ketua DPRD Siak Indra Gunawan yang sebelumnya telah dilaporkan LSM Perkara pada 2021 silam.
Hal ini dibenarkan oleh Kasubdit II Ditreskrimum Polda Riau, Akp Dani Andika bahwa pihaknya telah menerima novum tersebut. "Benar, Ada kita terima," ujarnya, Senin (02/12/24).
Kendati begitu, menurut Akp Dani tidak serta merta kasus Aduan Masyarakat (Dumas) itu bisa serta Merta dibuka kembali. Ada beberapa tahapan yang memang dijalankan pihaknya untuk kembali membuka kasus tersebut.
"Nanti kita akan undang yang bersangkutan (Kuasa Hukum LSM Perkara) untuk memberikan klarifikasi novum tersebut. Kemungkinan Minggu depan ," terangnya.
Usai mendapatkan klarifikasi lanjut Akp Dani, pihaknya akan mempelajari novum tersebut. Tahapan ini dilakukan untuk melihat apakah bukti itu memang benar bukti baru atau bukti yang sudah ada dimiliki oleh penyidik Polda Riau.
"Kalau sudah ada data yang kita maksud itu, maka tentu aduan tidak bisa kita buka kembali. Kemudian jika memang belum ada, kembali lagi kepada keputusan pada saat gelar," ujarnya.
"Intinya semua mekanismenya melalui gelar," imbuhnya.
Sementara jika kasus tersebut kembali dibuka, pihaknya juga akan memanggil Indra Gunawan untuk dimintai keterangan. "Ya pasti kita mintai keterangan," tegasnya.
Sementara Kuasa Hukum LSM Perkara, Rupina Sembiring berharap agar polda riau secepatnya memberikan kepastian dalam kasus ini.
Apalagi bukti-bukti dari Dikti maupun Kopertis Jawa Barat sudah diberikan kepada penyidik. Bukti-bukti tersebut dapat diyakini bahwa Ketua Golkar Siak itu menggunakan gelar sarjana ekonomi (SE) yang bukan haknya atau ijazah palsu.
"Kita yakin dibawah kepemimpinan Kapolda sekarang, kasus ini bisa terang menderang. Ini juga akan menjadi pelajaran bagi semua pihak, tidak sembarangan menggunakan gelar yang bukan haknya atau ijazah palsu," kata Rupina.