PEKANBARU (RA) - Dalam debat publik perdana Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Pekanbaru tahun 2024 yang digelar malam ini, Jumat (8/11/24) tampak ada kesamaan pada lima pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota.
Mulai dari paslon Muflihun-Ade Hartati, Intsiawaty Ayus-Taufik Arrakhman, Ida Yulita Susanti-Kharisman Risanda, Edy Natar Nasution-Dastrayani Bibra dan Agung Nugroho-Markarius Anwar kompak menganggap ada tiga permasalahan utama yang menjadi momok masyarakat Pekanbaru yaitu sampah, parkir dan banjir.
Meskipun memiliki ide dan solusi yang berbeda-beda dalam mengatasinya, tiga persoalan itu sama-sama menjadi bagian dari visi misi serta rencana program-program yang akan direalisasikan apabila mereka terpilih nanti.
Pantauan RiauAktual.com, paslon nomor urut 1 Muflihun-Ade Hartati menganggap parkir bisa menjadi potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat besar bagi Kota Pekanbaru. Maka mereka tidak ingin menghapus tarif parkir, namun mengubah sistem pemungutannya menjadi lebih modern yaitu dengan sistem berlangganan.
Mengenai banjir, paslon Bertuah itu mengaku sudah memiliki master plan untuk mengatasi persoalan banjir. Mereka juga akan memperbaiki sistem drainase dimana hampir di seluruh ruko di Pekanbaru tak memiliki bahkan cenderung menyumbat drainase yang telah ada. Namun paslon ini tak banyak bicara mengenai solusi untuk mengatasi persoalan sampah.
Senada dengan paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 2 Intsiawaty Ayus-Taufik Arrakhman juga menyadari potensi parkir sebagai sumber PAD. Paslon dengan jargon Intan Berlian ini berniat untuk menggratiskan biaya pendidikan dengan anggaran bersumber dari parkir tersebut.
Sementara itu ketiga paslon yang lain sepakat bahwa tarif parkir sebesar Rp2.000 sangat membebani masyarakat dan ingin menghapuskannya.
Paslon nomor urut 5 Agung Nugroho-Markarius Anwar menawarkan solusi yang lebih realistis yaitu dengan mengurangi tarif parkir menjadi Rp1.000 demi meringankan beban pelaku UMKM, masyarakat, namun sekaligus masih mendapatkan PAD.
Terakhir, kelima paslon sepakat bahwa penyebab terjadinya banjir di Kota Pekanbaru adalah karena tidak adanya interkoneksi antar parit dan drainase, adanya endapan lumpur, hingga kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan.
Kelimanya berjanji akan mengerahkan seluruh koneksi dan kekuasaan untuk melobi pemerintah pusat agar mau membantu mengucurkan anggaran demi merealisasikan master plan banjir yang sudah terbengkalai bertahun-tahun lamanya.