Riauaktual.com - Bupati Rokan Hilir (Rohil), Afrizal Sintong, secara langsung memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) pada Senin (2/9/2024) sore. RUPS ini diadakan di kantor pusat BUMD tersebut dan merupakan pertemuan pertama sejak PT SPRH berubah status menjadi PT Perseroda.

RUPS kali ini dihadiri oleh Direktur Utama PT SPRH, Rahman SE, bersama seluruh jajaran direksi dan staf terkait. Dalam kesempatan tersebut, Rahman SE menjelaskan bahwa RUPS ini merupakan rapat perdana setelah perubahan status perusahaan. Ia menegaskan bahwa berbagai informasi sebelumnya mengenai pelaksanaan RUPS tidaklah benar.

"Ini merupakan RUPS perdana kita lakukan setelah PT SPRH berubah menjadi PT Perseroda. Selama ini beredar informasi yang salah mengenai pelaksanaan RUPS kami. Kami ingin menegaskan bahwa inilah RUPS pertama kami," ujar Rahman.

Rahman juga mengungkapkan bahwa selama tahun 2023, PT SPRH mencatatkan laba sebesar Rp 489 miliar lebih. Dari total laba tersebut, perusahaan telah menyetorkan deviden ke kas daerah sebesar Rp 155 miliar, yang merupakan 60 persen dari total laba. Penyetoran ini dilakukan dalam tiga tahap: Rp 70 miliar pada tahap pertama, Rp 65 miliar pada tahap kedua, dan Rp 20 miliar pada tahap ketiga.

"Alhamdulillah, kami telah melaporkan laba tahun 2023 sebesar Rp 489 miliar lebih dalam RUPS ini. Ada banyak kabar yang tidak tepat yang menyebutkan bahwa kami hanya menyetorkan Rp 70 miliar. Faktanya, deviden yang disetorkan ke kas daerah adalah Rp 155 miliar. Ini merupakan langkah resmi dan transparan dari pihak kami," jelas Rahman.

Sisa dari deviden, yakni 40 persen dari laba, akan digunakan untuk dana cadangan perusahaan yang nantinya akan dialokasikan untuk pengembangan usaha. Rahman menambahkan bahwa dana PI 10 persen bukanlah jatah pribadi, melainkan merupakan saham yang dimiliki Rohil di Riau Petroleum Rokan sebesar 15 persen.

"Dana PI yang kami sebutkan bukanlah jatah preman, melainkan bagian dari keuntungan yang kami terima dari saham di Riau Petroleum Rokan. Keuntungan ini akan digunakan untuk pengembangan bisnis dan membuka lapangan kerja melalui pembangunan anak perusahaan," tambahnya.

Bupati Afrizal Sintong, selaku pemegang saham, menambahkan bahwa hasil RUPS menunjukkan bahwa 60 persen dari deviden akan dikirimkan ke kas daerah dan saat ini telah diterima sebesar Rp 155 miliar. Kekurangan deviden sebesar Rp 138 miliar akan dimasukkan dalam pendapatan untuk APBD Perubahan.

"Untuk APBD murni tahun 2025, kita akan memasukkan asumsi nilai dari dana PI ini. Transfer dan penggunaan dana PI telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan memiliki dasar hukum," kata Bupati Sintong.

Bupati Sintong juga menegaskan bahwa semua penggunaan dana PI akan dikelola secara transparan dan dimasukkan ke dalam pendapatan daerah. Ia menanggapi berita-berita yang menyebutkan adanya penyalahgunaan dana tersebut sebagai fitnah dan tidak berdasar.

"Uang yang masuk ke kas daerah akan dikelola oleh pemerintah dan dimasukkan ke pendapatan. Tidak ada dasar bagi tuduhan yang menyebutkan penggunaan dana secara pribadi. Berita yang menyebutkan hal tersebut adalah fitnah dan tidak berdasar," pungkas Bupati Afrizal Sintong.

#Rohil