Riauaktual.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Agung Nugroho, memberikan klarifikasi terkait penggiringan opini yang menyebut dirinya terlibat dalam kasus dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif.

Menurutnya, pengusutan yang dilakukan pihak kepolisian tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pimpinan DPRD.

"Ini tidak ada kaitannya dengan SPPD Fiktif di Setwan DPRD Riau. Penyidik pada intinya mempertanyakan anggaran terkait fasilitas yang saya terima. Saya hanya menggunakan fasilitas yang saya dapat, tidak mengurus anggarannya," tegas Agung saat mendatangi Mapolda Riau pada Selasa (27/8).

Politisi dari Partai Demokrat ini menyatakan bahwa dirinya hanya dimintai keterangan terkait fasilitas yang diperolehnya, seperti rumah dinas dan kendaraan dinas.

"Kami hanya menempati fasilitas yang ada, tidak ikut campur dalam pengelolaan anggaran, itu sepenuhnya dipegang oleh Sekretariat," jelasnya.

Terkait tudingan adanya aliran dana sebesar Rp 17 miliar yang dikaitkan dengan dirinya, Agung dengan tegas membantahnya.

"Saya jelaskan bahwa itu semua tidak benar. Saya di klarifikasi bukan karena hal itu, tetapi hanya mengenai fasilitas yang saya dapat," paparnya.

Agung berharap agar kebenaran dapat terungkap dan masyarakat yang sempat terpengaruh oleh opini yang berkembang dapat menilai mana yang benar.

"Saya datang untuk menjelaskan agar masyarakat tahu bahwa apa yang disampaikan di luar itu tidak benar. Proses ini tetap berjalan meskipun ada Pilkada, dan saya mendukung Polda Riau yang sangat profesional dalam mengusut kasus ini," tukasnya.

#AGUNG NUGROHO