Riauaktual.com - Pakar kesejahteraan sosial dari Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis memberikan pandangan yang penting mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu 2024. Menurutnya, bansos yang disalurkan oleh pemerintah sebaiknya tidak dicairkan menjelang pemilu karena rawan politisasi.

"Kalaupun bansos tetap disalurkan, penyalurannya tidak boleh dilakukan oleh pejabat negara atau politisi yang mempunyai akses sebagai pejabat negara," ucap Rissalwan, menyoroti pentingnya menjaga independensi dalam penyaluran bansos.

Rissalwan menekankan bahwa bansos yang disalurkan oleh pemerintah sejak Januari, seperti bantuan pangan dan bantuan langsung tunai, tidak seharusnya dipolitisasi. Dia menyatakan kekhawatiran bahwa skema bansos tersebut mungkin didesain untuk kepentingan politik tertentu, terutama dengan adanya dukungan langsung dari Jokowi.

"Memanfaatkan bansos sebagai wahana atau cara politik, saya kira itu adalah cara-cara yang kurang patut, kurang elok, dan kurang layak untuk dilakukan oleh pejabat negara," tambahnya.

Rissalwan menyarankan agar penyaluran bansos dikelola oleh otoritas akar rumput seperti ketua RT atau RW, yang bebas dari afiliasi politik. Menurutnya, struktur birokrasi di tingkat RT dan RW lebih beretika dalam menyalurkan bansos karena terjalin ikatan solidaritas komunal dan sikap saling menghargai.

"Di RT-RW, etika dalam berpolitik itu lebih terjaga karena ada perasaan sungkan atau tidak enak. Begitu, ya. Dan, itu terpelihara karena antara interaksi di kalangan masyarakat di tingkat bawah," ucapnya.

Rissalwan berharap agar Presiden Jokowi menunjukkan sikap kenegarawanan dengan menghentikan politisasi bansos. Dia juga menekankan peran penting media dalam membangun kesadaran publik akan bahaya politisasi bansos.

"Presiden harus punya political will untuk menghentikan politisasi dari bansos. Saya kira sulit untuk membuat masyarakat otomatis sadar bahwa mereka sedang dipolitisasi. Tapi, saya kira pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan secara intensif juga bisa membantu," ujarnya.

#Politik