Riauaktual.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, narasi pemakzulan atau impeachment Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja dihembuskan oleh kelompok kiri dan kanan.  Yakni pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 dan 3.

Mereka marah dan melihat kemenangan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mengusung narasi keberlanjutan dan rekonsiliasi sudah tidak bisa dibendung lagi.

"Jadi intinya, adalah semua yang muncul karena kepepet, sebenarnya itu manifestasi dari kegalauan saja. Bahwa konsepsi yang kita bangun sejak awal, tentang keberlanjutan dan rekonsiliasi itu memang sulit dilawan," kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talks, bertema 'Narasi Pemakzulan Jokowi, Upaya Menghadang Laju Prabowo-Gibran?', Rabu (24/1/2024) sore.

Menurut Fahri, hasil survei pasangan Prabowo-Gibran sangat tinggi, sehingga dicari berbagai cara untuk menurun elektablitas paslon 02 seperti melempar isu para menteri mau mundur, pemakzulan dan lain-lain.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Isu pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden Joko Widodo yang mencuat belakangan ini sebagai upaya menghambat laju elektabilitas Prabowo-Gibran.

Fadli menyebut, isu pemakzulan yang dihembuskan jelang Pemilu 2024 ini dari sisi timing dan urgensi tidak mewakili kehendak rakyat. "Ini isu dari elite tertentu. Ini upaya untuk menciptakan situasi kondisi agar kemudian approval rate Jokowi turun," kata Fadli Zon.

Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu melanjutkan, isu pemakzulan terhadap Presiden Jokowi diharapkan kelompok tertentu agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berlangsung dua putaran. "Dengan turunnya approval rate ini menghambat Prabowo-Gibran, sehingga diharapkan Pilpres bisa dua putaran," tandas Fadli Zon.

Sedangkan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, upaya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi yang disuarakan sejumlah aktivis yang tergabung dalam Kelompok Petisi 100 itu, mekanismenya tidak ketemu.

"Presiden Jokowi tidak melakukan pelanggaran apapun seperti yang dituduhkan oleh Kelompok Petisi 100, terbukti tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi mencapai 70-80 persen," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

#PILPRES