Riauaktual.com - Jelang Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur Riau Syamsuar - Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, banyak kritikan muncul yang menyebutkan masa kepemimpinan keduanya banyak menuai kegagalan.
Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau, Karmila Sari menyebutkan Pemprov Riau dengan DPRD Riau memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan daerah, hingga ke tingkat desa.
Dikatakan Karmila Sari, sejak dilantik menjadi Gubernur Riau pada tahun 2019 lalu, Syamsuar sudah langsung membuat kebijakan Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Karmila Sari yang saat itu menjadi Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau menyebutkan, program tersebut ternyata mampu meningkatkan perekonomian di tingkat desa. Yang mana saat ini terdapat 159 desa mandiri, 520 desa maju, 801 desa berkembang, 87 desa tertinggal dan 24 desa sangat tertinggal di Provinsi Riau.
"Bahkan Wakil Menteri Desa, pak Budi Arie mengapresiasi Pemprov Riau karena di tahun 2022 lalu, sebanyak 159 desa menyandang predikat desa mandiri, padahal di tahun 2019, hanya 10 desa saja," ujar Karmila.
Dikatakan Karmila lagi, DPRD Riau dan Gubernur Syamsuar menargetkan, pada tahun 2024 desa mandiri akan semakin bertambah dan desa sangat tertinggal di Provinsi Riau tidak ada lagi.
"Apa yang digagas oleh Pemprov Riau ini sesuai dengan misi Gubernur Riau yang dituangkan dalam RPJMD Riau 2019-2024, yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing," jelasnya.
Bantuan keuangan khusus ini akan diprioritaskan tehadap desa-desa di Riau untuk maju. Adapun besaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK ) Desa tahun 2023 adalah Rp278.425.000.000 dengan rata-rata per desa sebesar Rp175.000.000.
Kesempatan ini, sambungnya, cukup terukur, sebab saat ini Riau menjadi provinsi kedua di tingkat nasional dengan jumlah desa mandiri terbanyak, setelah Provinsi Bali. Ini menandakan bahwa masyarakat Riau sangat antusias untuk maju dan mandiri.
"Kedepannya, pemerintah menghargai mereka yang sudah berkembang dan maju ini, dengan pemberian dana yang lebih selektif, agar Bumdes semakin konsisten dalam mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan di APBDes-nya," terangnya.
Tak hanya Bankeu untuk Bumdes saja, Gubernur Syamsuar juga cukup peduli dengan dunia pendidikan, dimana pada tahun 2023 ini saja ada 18 unit sekolah baru (USB), yakni 14 SMA dan 4 SMK yang tersebar di Kabupaten kota.
Untuk bangunan USB SMA itu ada tiga unit di Pekanbaru, tiga unit di Indragiri Hulu, satu unit di Indragiri Hilir, dua unit di Siak, tiga unit di Rokan Hilir, satu unit di Rokan Hulu, dan satu unit di Siak. Sedangkan USB SMK, ada satu unit si Rokan Hulu dua unit di Bengkalis, dan satu unit di Siak.
"Ini membuktikan bahwa Pemprov bersama dengan DPRD Riau sangat memberi perhatian yang besar untuk sektor perekonomian dan pendidikan. Karena keduanya ini variabel penting dalam menjamin kesejahteraan rakyat," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau ini.
Gubernur Syamsuar juga sudah memikirkan bagaimana SDM Guru di Provinsi Riau, dengan menjalin kerjasama dengan Cambridge Press and assesment. Dimana, para guru akan dilatih untuk bisa menjadi trainer bahasa inggris.
Selain itu, secara bertahap saat ini juga sedang disiapkan dana untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari kuota yang diizinkan oleh pusat, melalui Menpan-RB dan Mendikbud.
Di bidang ketenagakerjaan, kata Karmila, ada pengiriman tenaga kerja yang magang selama 6 bulan di Jepang. Program ini memberi kesepatan untuk masyarakat Riau mengembangkan wawasan dan pengalaman di perusahaan Jepang. Pemerintah menyiapkan dana untuk ini.
Di bidang Perikanan, sudah ada kerjasama pemerintah dengan JICA (Japan International Corporation), untuk membangun pelabuhan di Bagansiapiapi.
"Lokasi strategis dan sumber daya perikanan yang melimpah harus dimaksimalkan dengan baik, ini juga salah satu solusi untuk memutuskan aktivitas illegal fishing dan peningkatan ekonomi Riau khususnya Rokan Hilir," tuturnya.
Dibawah kepemimpinan Syamsuar, Riau juga menjadi provinsi yang paling tinggi se-Indonesia dalam Universal Health Coverage (UHC), dengan kuota 55% anggaran disupport APBD Provinsi dan selebihnya ditanggung oleh APBD kab/kota.
"Sudah ada 8 kab/kota yang terpenuhi 100% UHC, menyusul 4 kab/kota lagi. Ini juga bentuk kepedulian gubernur untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya," tutupnya.
