Riauaktual.com - Anggota MPR RI F-Golkar Muhammad Fauzi menilai Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai sebuah program bersama, yang pembangunannya harus dilakukan secara serius. Pasalnya, program IKN ini, bukan atas nama pribadi seorang presiden, tapi merupakan sebuah produk pemerintahan.

"Karena itu IKN, harus ditindaklanjuti siapapun nanti terpilih,” kata Fauzi dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk ‘Keberlangsungan Pembangunan IKN Tanpa Haluan Negara’, di Media Centre Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/3/2023) kemarin.

Fauzi berpendapat perlu satu payung hukum kuat untuk menjaga keberlangsungan pembangunan IKN. Ia menilai MPR mengkaji perlunya Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman pembangunan IKN.

"PPHN mampu menjawab keraguan masyarakat dan investor terhadap regulasi yang memberikan jaminan kepastian keberlanjutan proyek IKN di Kalimantan Timur," katanya.

Ia meyakini PPHN, dapat menjadi landasan kebijakan pemerintah selanjutnya untuk meneruskan pembangunan strategi nasional dari periode pemerintahan sebelumnya.

"Bila tidak ada rod map mengenai pembangunan, justru dapat menghambat proses pembangunan yang menjadi kepentingan nasional nantinya. PPHN ini, akan memberikan dampak positif bagi daerah-daerah, tidak hanya bersifat parsial antara pusat dengan daerah saja, " katanya.

Sementara Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Achmad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan konsep IKN ini, bukan sekedar kota administrasi pemerintahan tapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, pusat keseimbangan pertumbuhan ekonomi menggeser dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris.

"Artinya kita melihat ke-Indonesiaan itu bisa dibangun mulai dari pembangunan nusantara dan membangun IKN itu bukan waktu yang singkat. Jadi kita harus betul menaruh perhatian, terlepas dari perkembangan dinamika politik 2 tahun ke depan, "  ujarnya.