PEKANBARU (RA)- Kinerja panitia assessment Pemko Pekanbaru terus menuai kritikan. Karena dinilai tidak maksimal, Walikota Pekanbaru diminta melakukan evaluasi terhadap kepanitiaan assessment ini.

"Penilaian kita dari DPRD, bahwasanya tidak maksimal, mulai dari aturan, penunjukan juga, kita minta sesegeranya wakota evaluasi kepanitiaan assessment ini. Karena ini harus segera disikapi," ungkap Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Fikri Wahyudi Hamdani, Rabu (11/3/2014).

Fikri juga melihat kinerja Azharisman Rozie sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pekanbaru yang juga Ketua Panitia Assessment, belum maksimal. Bukan pada segi assessment semata, melainkan kinerja lainya seperti persoalan K2 juga masih menyisakan PR.

"Yang paling saya himbau kepada BKD, untuk persoalan K2 sampai hari ini belum juga selesai pendataannya. Padahal versi BKN akhir November 2014 seharusnya sudah selesai. Tetapi hari ini satu-satunya K2 yang belum selesai se Indonesia itu hanya Kota Pekanbaru," tutur Fikri.

Dengan demikian, sebut Politisi NasDem tersebut, walikota harus memberikan perhatian khusus terhadap kinerja BKD karena berkaitan dengan pegawai yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

"Kita dari DPRD Pekanbaru minta kepada walikota evaluasi kembali BKD, terutama Kepala BKD. Bila perlu ikutkan juga assessment kepala BKD ini," ujarnya.

Ditambahkan Fikri, dari beberapa catatan kinerja Kepala BKD maupun panitia assessment, selama ini banyak yang tidak selesai. Maka Fikri menganggap kepanitiaan assessment dan BKD perlu segera dievaluasi sebelum berdampak buruk bagi walikota dan Pekanbaru.

"Secara kasat, kepanitiaan assessment tidak mampu bekerja. Karena ini sudah berjalan, sesuai dead line harusnya diselesaikan, jangan ada perpanjangan. Selesaikan satu persatu. Ini tak ada selesai satu pun," pungkasnya.

Laporan : rik