PEKANBARU (RA)- Penurunan omset berkelanjutan dari pendapatan bus Trans Metro Pekanbaru (TMP), tidak terlepas dari bentuk pelayanan dan fasilitas penunjang yang ada. Jika pelayanan seperti sarana dan prasarana tidak memadai, maka masyarakat tidak terfikir untuk cendrung memanfaatkan fasilitas TMP sebagai sarana angkutan idola. Hal itu dikatakan Anggota DPRD Kota Pekanbaru Zaidir Albaiza.

Menurut Zaidir, apapun alasan dari Pemko, yang mengatakan jika sarana TMP bukan hanya mencari keuntungan semata namun lebih kepada pelayanan prima dibidang transportasi bagi masyarakat, jelas tidak bisa ditelan secara bulat-bulat. Karena pada prinsipnya konsep seperti itu telah keluar dari konsep pengelolaan yang kini diserahkan pada perusahaan.

Artinya kata Zaidir, apapun yang namanya perusahan tidak terlepas dari bisnis. Karena, adanya usaha maka timbul perusahahan yang berperinsip kepada ekonomi.

"Sesuai prinsip ekonomi, modal yang sekecil-kecilnya, dengan untung yang sebesar- sebesarnya," sebut Zaidir.

Dikatakan Zaidir, turunnya omset dari pendapatan Bus TMP, jelas bermuara dari kebijakan perusaahan daerah yang mengelola. Agar dapat mepertahankan bagaimana pelayanan tetap maksimal maka perusahan harus dapat mengelola secara propesional.
Dampaknya kata politisi dari PKB ini, Jika pelayanan prima, jelas masyarakat selaku konsumen dapat menjadikan TMP sarana utama bagi masyarakat karena masyarakat merasa terlayani. Namun ketika banyaknya keluhan seperti harga tiket masih tinggi disaat kebutuhannya telah turun, selain itu halte kurang memadai dan fasilitas pendukung lainnya, maka masyarakat merasa bukan malah kebutuhan, namun dengan maish naiknya harga tarif angkutan ada rasa kebijakan ini dipolitisir perusahan, sehingga kekengganan untuk mengunakan pasilitas transpor ini jelas terjadi.

"Palayanan yang maksimal tentu dapat menjadikan TMP sebagai sarana angkutan yang di sukai masyarakat. Namun jika sebaliknya, jelas masyarakat enggan. Pada akirnya TMP tidak menghasilkan keuntungan bagi PAD," kata Zaidir.

Selain itu kata Zaidir, sangat normal jika usaha yang baru di lakukan perusahaan ini perlu mendapat bantuan dari pemerintah berupa subsidi. Namun tentu subsidi yang dinberikan pemerintah melalui APBD ini tidak bisa berkelanjutan.

"Bisnis dari perusahan jelas butuh bantuan, namun tentu sangat tidak mungkin perusahan terus "menyusu' berkelanjutan kepada APBD. Jika ini terjadi, jelas dapayt dikatakan perusahaan gagal mengelola unit usaha," pungkasnya.

Laporan : ben