Marlis: Mutasi Pejabat Pemko Pekanbaru Jangan Ditunda-tunda

Marlis: Mutasi Pejabat Pemko Pekanbaru Jangan Ditunda-tunda
ilustrasi

PEKANBARU (RA)- Sudah lama tak terdengar kabar mutasi di lingkungan Pemko Pekanbaru. Padahal Walikota Pekanbaru Firdaus MT sudah berjanji, akan melakukan mutasi untuk penyegaran di beberapa kepala Satker pada Februari ini. Namun hingga pekan kedua Februari ini, belum ada tanda-tandanya.

Kondisi ini tentunya akan berpengaruh pada kinerja kepala Satker, karena was-was dia akan terseret arus mutasi tersebut. Menanggapi hal ini, anggota Komisi III DPRD Pekanbaru H Marlis Kasim, menegaskan, jika memang dilakukan mutasi, maka disegerakan saja.

Karena mutasi merupakan bagian evaluasi kinerja para bawahan Walikota, untuk mencapai program-program yang sudah digariskan. "Kita dukung mutasi itu. Memang kewenangan Baperjakat dan Walikota. Tapi kita minta mutasi ini benar-benar profesional dan proporsional. Tidak ada kepentingan apapun, selain kepentingan pembangunan Kota Pekanbaru, jadi mutasi pejabat jangan ditunda-tunda," tegasnya.

Politisi PKB ini tidak menampik, bahwa kini Pemko sudah membuka pendaftaran untuk seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama mulai Rabu Februari kemarin, hingga 4 Maret mendatang. Seleksi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (ASN) dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) nomor 13 tahun 2014, tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan pemerintah.

Hanya saja, pembukaan tersebut diyakini syarat formal saja. Karena keputusan hasil tes akhir para peserta, tetap di tangan Walikota. Tentunya, hal ini sejalan dengan wacana awal, bahwa evaluasi kinerja para Satker harus dilakukan, meski melalui sejumlah tes.

"Intinya, kita di Fraksi PKB setuju evaluasi harus dilakukan Walikota , terutama untuk pejabat eselon II dan setingkatnya. Apalagi akan banyak pekerjaan besar ke depan, terkait menjalankan visi misi Walikota menjadikan Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan dan Madani," terangnya.

Dia juga berharap, pada mutasi kalini tidak ada lagi unsur kepentingan, kedekatan apapun dari penguasa. Tapi benar-benar berdasarkan kinerja dan kemampuan di bidangnya masing-masing. Termasuk di Komisi III sendiri mempunyai 8 mitra kerja dengan Satker yang ada di lingkungan Pemko.

"Kita juga berharap 8 mitra kerja kami ini dievaluasi. Mana yang bagus kinerjanya dipertahankan, mana yang tidak bisa ditinjau ulang, karena finalnya nanti berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak. Bukan kepentingan pimpinan atau mau didikte," harapnya.

Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index