Riauaktual.com - Pengamat politik Rocky Gerung menengarai ada upaya menyerang citra Anies Baswedan yang sedang panen pujian publik dibalik munculnya gambar di berita di salah satu media nasional.

Munculnya gambar Anies Baswedan saat hadir di KPK dalam sebuah pemberitaan yang berjudul “Korupsi Bukan Lagi Kejahatan Luar Biasa”dianggap Rocky Gerung sebagai upaya menyerang citra Anies Baswedan.

Rasa heran Rocky Gerung itu karena berita tersebut mengulas soal pembebasan bersyarat bagi 23 koruptor. Sementara Anies Baswedan, hadir di KPK untuk dimintai keterangan seputar ajang balapan Formula E.

Rocky Gerung menengarai ada upaya untuk menyerang citra Anies Baswedan yang sedang panen pujian publik di balik munculnya gambar pada berita itu.

“Anies ada di dalam suasana jadi publik outcray, publik itu mengelu-elukan Anies,” ujarnya dalam video yang dia unggah di kanal Youtube Rocky gerung Official, Jumat (9/9).

Pengamat politik ini menyebutkan, pemberitaan itu dikhawatirkan akan menjadi menguatnya kembali Islamofobia di mana Anies dikenal dekat dengan kalangan Islam.

Sehingga, lanjutnya, kemudian muncul gambar Anies yang digambarkan seolah-olah bagian dari koruptor yang dibebaskan pemerintah.

“Jadi seluruh rasionalitas kita, kita surprise, kita tekan karena takut diucapkan Islamophobia itu,” katanya.

“Tetapi, apa yang ditekan tiba-tiba muncul tanpa sadar. Lalu muncul foto Anies itu yang seolah-olah bagian dari 35 koruptor. Kan begitu cara melihatnya,” imbuhnya.

Rocky pun berharap ada permintaan maaf dari redaksi media cetak tersebut kepada Anies Baswedan dan pembacanya atas insinuasi yang dilakukan.

“Itu harusnya minta maaf dulu sebelum bikin tulisan lain. Karena itu tetap insinuasi,” tandasnya.

Anies Beri Tanggapan

Sementara itu agar publik tercerahkan atas peristiwa ini, Anies lantas membuat tulisan yang diunggah melalui akun medsosnya, sembari memastikan tidak akan membawa masalah ke Dewan Pers.

Berikut tulisan lengkap Anies Baswedan yang dikutip redaksi melalui akun Facebook resminya:

“Kemarin, sehari sesudah memenuhi undangan KPK untuk memberikan keterangan terkait Formula-E, saya menerima banyak pesan memberitahukan tentang berita yg dimuat di Harian Kompas.

Judul beritanya besar: Korupsi Bukan Lagi Kejahatan Luar Biasa. Isinya mayoritas tentang pembebasan bersyarat 23 narapidana tipikor. Terdapat pula kolom berisi daftar napi tipikor yang dibebaskan.

Yang aneh: yang terpampang adalah foto Gubernur DKI. Tidak ada hubungan dengan topik yang ditulis di dalam artikel. Di bagian akhir artikel terdapat tiga paragraf kecil tentang kedatangan Gubernur DKI ke KPK, yang juga tidak ada hubungan dengan topik beritanya.

Media memang memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi, opini dan perasaan pembacanya. Karena memiliki kekuatan besar inilah maka media harus memiliki tanggung jawab yang besar pula.

Media sebagai pilar demokrasi bukannya tidak boleh berpihak. Sebaliknya, ia justru harus berpihak, pada kebenaran, keadilan, dan objektivitas. Tanggung jawab media memang berat, karena risiko dampak salah langkahnya pun besar.

Kemarin, beberapa pemimpin Kompas menjelaskan pada saya, bahwa penempatan foto itu adalah kelalaian, tak ada niat framing buruk. Memang disayangkan kesalahan mendasar seperti itu terjadi di media seperti Kompas yang pastinya memiliki mekanisme pengawasan berlapis.

Hari ini, Kompas memasang berita baru yang menjelaskan secara lebih objektif terkait kedatangan saya ke KPK. Kompas hari ini memberi contoh kepada Kompas kemarin tentang bagaimana sebuah berita seharusnya ditulis.

Dahulu, Kompas sebenarnya hendak diberi nama Bentara Rakyat. Namun Bung Karno memberi usul nama Kompas, karena kompas adalah penunjuk arah dan jalan.

Kita berharap, filosofi nama Kompas ini terus dijaga. Apabila sebuah kompas berfungsi baik, maka kita lancar dan selamat mengarungi perjalanan. Apabila jarumnya terpengaruh oleh magnet (polar), maka ia tak lagi dapat menjadi penunjuk arah.

Saya memilih mempercayai penjelasan pemimpin di Kompas dan, walau banyak yang menyarankan, saya memilih tidak membawa masalah ini kepada Dewan Pers. Namun, saya memilih tetap menyampaikan catatan ini pada publik agar bisa menjadi pengingat bagi kita semua dalam bernegara dan berdemokrasi. “

Sumber: Pojoksatu.id