PEKANBARU (RA)- Keluhan pedagang The Central kawasan Pasar Kodim Pekanbaru terhadap Service Charge yang diterapkan pengelola secara tidak normal berbuntut Sidak lokasi yang dilakukan Komisi II DPRD Pekanbaru, Selasa (27/1/2015).

"Lampu maupun sewa lapak naik, kalau bisa tolong biayanya dikurangi. Kami sekarang ini kurang pemasukan, terlebih lagi ini pasar sangat sepi," ujar Maria, pedagang di The Central Gedung B, dihadapan rombongan komisi II.

Dia menjelaskan bahwa biaya tarif service charger sebelum dinaikkan pengelola sebesar Rp 130 ribu/bulan namun kini pedagang dikutip sebesar Rp 181 ribu/bulan. "Yang itu belum termasuk dengan lampu, kalau lampu kami ditarik Rp 50 ribuan, jadi kami bayar Rp 200 ribuan," jelasnya lagi.

Hal senada juga dikeluhkan Yanti pedagang Pasar Kodim. Dia mengeluhkan tarif retribusai lapak yang dilakukan oleh pihak The Central. Pantauan Rakyat Riau di lapangan, masih banyak kios yang kosong karena mahalnya service charger dan tarif yang ditetapkan pihak pengelola.

"Mereka bilang ke kami, kalau ibuk tidak mau bayar atau tidak sanggup bayar ya silahkan saja keluar dari sini," jelas Yanti.

Selain itu, untuk biaya parkir juga dikeluhkan oleh Yanti, karena pembeli sendiri juga mengeluhkan lewat satu jam akan kena biaya lagi dan membuat masyarakat menjadi malas untuk datang.

"Ya jadinya malas orang mau datang itu, tarif parkirnya sebelum satu jam biayanya Rp 2000. Jadinya maleskan orang mau datang tersebut. Lebih baik orang belanja diluar pasar," tuturnya.

Wakil ketua Komisi II, Zulfan Hafiz mengatakan tujuannya sidak ke pasar khusus mencari kebenaran terkait keluhan pedagang yang kemarin, Senin (26/1) mendatangi DPRD Pekanbaru.

"Kita sudah mendapatkan hasilnya, jadi kita tidak perlu bertemu pihak pengelola di sidak kita kali ini. Nanti dalam waktu dekat akan kita panggil pihak-pihak terkait untuk kita lakukan hearing bersama," ujar Zulfan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ruslan Panjaitan, yang turut hadir didalam sidak menilai apa yang dialami pedagang terkait kenaikan tarif sudah tidak wajar. Harusnya kenaikan didukung dengan fasilitas, yang terjadi dilapangan namun dilapangan malah berbeda.

"Kita lihat banyak kekurangan, jangan seenaknya pengelola menaikkan harga. Jangan sampai pedagang mati kelaparan," ungkap Ruslan.

Ditanya adanya persetujuan Pemko dan DPRD dari kenaikan yang dilakukan, Ruslan membantah tidak pernah mengeluarkan persetujuan.

"Kami tidak pernah mendapat laporan terkait ada persetujuan kenaikan yang terjadi. Sejauh ini kami tidak mengetahui persoalan itu tapi tidak tahu jika ada persetujuan Dewan periode lalu," tuturnya.

Dalam sidak Komisi II langsung dipimpin Ketua Komisi II Azwendi Fajri dan Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ruslan Panjaitan didampingi anggotanya, Zulfan Hafiz, Desi Susanti, Hj Yurni, Fathullah dan lainnya.

Laporan : doni