Berorasi Hampir 2 Jam, Ini Tuntutan Mahasiswa Universitas Riau

Berorasi Hampir 2 Jam, Ini Tuntutan Mahasiswa Universitas Riau
Presiden Mahasiswa Universitas Riau, Kaharuddin saat menyampaikan isi tuntutan massa aksi

Riauaktual.com - Setelah lebih dari satu jam menyampaikan aspirasi, massa aksi dari Universitas Riau ini akhirnya ditemui Ketua DPRD Riau, Yulisman didampingi Mardianto Manan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Zulkifli Indra Fraksi Demokrat.

Aksi yang berjalan damai ini membawa beberapa isu diantaranya polemik Rancangan KUHP, kenaikan harga dan kelangkaan BBM, stabilitas harga bahan pokok, penanganan kasus pelecehan seksual dan konflik pertanian serta agraria di berbagai provinsi.

"Hari ini Mahasiwa Universitas Riau berkumpul kembali didepan Gedung DPRD Riau untuk menyampaikan keresahan seluruh masyarakat di Indonesia," ujar salah seorang orator.

Adapun yang menjadi tuntutan massa aksi, diantaranya :

1. Mendesak dan menuntut pemerintah pusat untuk mengembalikan harga BBM Bersubsidi(Pertalite nonsubsidi Rp10.000 menjadi Rp7 650, Pertamax nonsubsidi Rp16.800 menjadi Rp12.500, Solar Nonsubsidi Rp7.200 Menjadi Rp5.150) dan menjamin ketersediaan BBM subsidi di daerah khususnya Provinsi Riau.

2. Mendesak dan menuntut Pemerintah Pusat untuk menunda pengesahan RKUHP serta menjamin keterbukaan draf RKUHP, keterlibatan masyarakat yang sejati dalam perancangan RKUHP serta segera merevisi kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP (Terdapat pada pasal 218,219, 220, 351, 325 dan pasal 256).

3. Menuntut Pemerintah Pusat untuk mendesak Kemendikbudristek segera mengeluarkan putusan berdasarkan hasil Rekomendasi satgas PPKS UNRI terhadap Dekan FISIP non aktif.

4. Mendesak dan menuntut Pemerintah Pusat dan Daerah untuk segera menstabilkan harga bahan pokok serta menjamin ketersediaan bahan pokok di Indonesia khususnya provinsi Riau.

5. Mendesak dan menuntut Pemerintah Pusat dan Daerah untuk segera menyelesaikan Konflik Agraria di seluruh Indonesia serta menyediakan sistem mutakhir terkait data agraria.

6. Mendesak dan menuntut pemerintah pusat agar dapat mengkaji kembali PERMENTAN No. 10 tahun 2022 yang mengatur tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sektor pertanian terkhusus pasal yang mengenai komoditi yang mendapatkan pupuk subsidi serta memastikan keterbukaan informasi pertanian.

7. Menuntut dan mendesak pemerintah pusat dan daerah Untuk meningkatkan aksesibilitas energi, memajukan pembiayaan energi dan meningkatkan penggunaan teknologi bersih.

Hingga berita ini diturunkan, aksi unjukrasa masih berlangsung

Berita Lainnya

index