Tak Terima Atas Vonis Bupati Kuansing, KPK Nyatakan Banding

Tak Terima Atas Vonis Bupati Kuansing, KPK Nyatakan Banding

Riauaktual.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan banding atas putusan Andi Putra. Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum tak terima terhadap  vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Salah satunya, hak politik Bupati Kuansing nonaktif tak cabut. 

Andi Putra merupakan pesakitan perkara suap dari PT Adimulia Agrolestari (AA). Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu menerima uang Rp500 juta untuk pengurusan perpanjangan HGU kebun sawit PT AA. 

Pada lembaga peradilan tingkat pertama, Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru memvonis Bupati Kuansing nonaktif dengan pidana penjara 5 tahun 7 bulan. Selain itu, yang bersangkutan dijatuhi denda sebesar Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan. 

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengakui, pihaknya mengajukan banding atas vonis Andri Putra. Pertanyaan banding itu juga telah disampaikan ke Pengadilan Tipikor. 

“Tim Jaksa KPK menyatakan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru yang memvonis terdakwa (Andi Putra) dengan penjara 5 tahun dan 7 bulan, Selasa kemarin,” kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (3/8) petang. 

Upaya banding itu dilakukan kata Ali, lantaran vonis yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntutan. Ia menyampaikan, hakim tidak membebankan uang pengganti kepada terdakwa. “Adapun alasan banding, diantaranya terkait tidak dipertimbangkannya soal tuntutan uang pengganti dan pencabutan hak politik terhadap terdakwa,” sebutnya. 

“Kami berharap, majelis hakim tingkat banding akan menerima upaya hukum tsb dan memutus sesuai amar tuntutan tim Jaksa KPK,” sambung Ali 

Dalam amar tuntutan, JPU KPK meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Andi Putra selama 8 tahun 6 bulan. JPU menuntut Bupati Kuansing membayar denda sebesar Rp400 juta atau subsider 6 bulan kurungan badan. 

Kemudian, JPU KPK meminta hakim agar menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun, terhitung sejak Andi Putra selesai menjalani pidana.

Dugaan suap dari PT AA lewat General Managernya, Sudarso kepada Bupati Kuansing nonaktif, Andi Putra, terjadi sekitar medio September-Oktober 2021 lalu. Berawal ketika itu, izin HGU kebun sawit PT AA akan berakhir tahun 2024 mendatang.

Ada tiga sertifikat PT AA yang akan berakhir. Tiga sertifikat itu berada di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir. Frank Wijaya selaku Komisaris PT AA sekaligus pemilik (beneficial owner) meminta Sudarso untuk mengurus perpanjangannya. Atas permintaan tersebut, kemudian Sudarso memulai proses pengurusan perpanjangan Sertifikat HGU PT AA.

Berita Lainnya

View All