Pemprov Riau akan Nonaktifkan Empat Oknum DLHK yang Diduga Memeras Warga

Pemprov Riau akan Nonaktifkan Empat Oknum DLHK yang Diduga Memeras Warga
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan.

Riauaktual.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan menonaktifkan sementara empat oknum pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau. Empat pegawai tersebut diduga memeras warga di kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas).

Saat ini Pemprov Riau masih menunggu salinan penahanan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut.

"Secara aturan sama dengan kasus tindak pidana lainnya. Kalau kita sudah dapat salinan penahanan dan penetapan tersangka, baru bisa kita proses untuk melakukan pemberhentian sementara," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan, Rabu (20/7/2022).

Lebih lanjut Ikhwan menjelaskan, jika dalam proses hukum yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan ada keputusan hukum yang mengikat (inkrah), maka sanksinya jelas diberhentikan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Mereka (4 PNS DLHK, Red) masih dilakukan proses penyidikan, maka untuk pemberhentian sementara kita menunggu salinan penahanan tersangka," ujar Ikhwan menjelaskan. 

Telah diberitakan sebelumnya, empat pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Pelalawan. Mereka terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan pemerasan terhadap pemilik lahan di kawasan Hutan Produksi Terbatas. 

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto dikonfirmasi tak menampiknnya. Diakuinya, para pelaku telah diamankan di Mapolres Pelalawan.

"4 orang diamankan dari OTT tersebut, pelaku berasal dari DLHK Provinsi Riau," ujar Sunarto, Selasa (19/8)

Oknum pegawai di Organisasi Perangkat Daerah Pemerinah Provinsi (Pemprov) Riau, kata Sunarto, diduga melakukan pemerasan terhadap pemilik lahan di kawan HTP. Modus mereka mengamankan alat berat dan meminta sejumlah uang kepada pemiliknya 

“Pelaku menangkap alat berat dengan alasan penegakan hukum karena alat berat diduga bekerja di kawasan HPT. Kemudian, pelaku menawarkan kasus itu mau diselesaikan di tempat atau dibawa ke Pekanbaru,” papar pria akrab disapa Narto. 

Lantaran merasa ketakutan, pemilik meminta kepada para pelaku. Sehingga, oknum pegawai DLHK Riau meminta uang sebesar Rp30 juta agar kasus tersebut tidak diproses lebih lanjut. 

"Terjadi negosiasi kemudian turun menjadi Rp15 juta. Pada hari itu juga diserahkan uang jadi sebesar Rp4 juta dan sisanya akan diserahkan keesokan harinya di salah satu warung di Desa Segati Simpang Basrah Langgam KM 90," imbuhnya. 

Atas kondisi itu, pemilik lahan tak terima dan melaporkannya Korps Bhayangkara Pelalawan. Kemudian, ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan.  "Pada saat korban menyerahkan uang sisanya sebesar Rp5 juta kepada pelaku korban mengatakan sisa uang sebesar Rp6 juta akan diberikan lagi pada hari itu juga," sambungnya.

"Setelah uang sejumlah Rp5 juta diserahkan korban kepada pelaku dan uang telah berpindah, pelaku langsung diamankan oleh Tim Polres Pelalawan dan langsung dibawa menuju kantor Polres Pelalawan untuk diproses hukum lebih lanjut," pungkasnya.

Berita Lainnya

View All