Hanya Rp200 Juta per Tahun, Bagaimana Kelanjutan Audit Aryaduta?

Hanya Rp200 Juta per Tahun, Bagaimana Kelanjutan Audit Aryaduta?
Hotel Aryaduta, Jalan Diponegoro, Pekanbaru

Riauaktual.com - Kepastian permintaan tambahan deviden pengelolaan Hotel Aryaduta di lahan milik pemerintah provinsi (Pemprov) Riau belum jelas. DPRD Riau meminta segera lakukan audit. 

Seperti diketahui, Hotel Aryaduta Pekanbaru sendiri dikelola PT Lippo Karawaci. Terakhir sebelum Pandemi Covid-19, Pemprov Riau dan PT Lippo Karawaci telah melakukan rapat terbatas dengan pihak Lippo guna membahas nasib hotel bintang empat itu. 

Dari rapat tersebut, keduanya baik Pemprov Riau dan Lippo Karawaci sepakat akan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru. 

Audit itu dilakukan menyusul adanya rencana pemutusan kontrak antara Pemprov Riau dengan PT Lippo Karawaci selaku pengelola Hotel Aryaduta Pekanbaru. Sebab, Pemprov Riau selaku pemilik lahan tidak mendapat kepastian dari pengelola terkait permintaan tambahan deviden dari pengelolaan hotel tersebut.

"Rp200 juta itu untuk satu tahun. Kita saja buat acara nikah kawin, semuanya lebih Rp200 juta. Hampir Rp300 juta, Rp400 juta," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau Zulkifli Indra, Kamis (23/6). 

Ia menyebut, sudah memanggil instansi terkait, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat. Inspektorat ini nantinya akan mendampingi auditor independen dalam melaksanakan tugas. 

"Kita sudah memanggil BPKAD, sudah memanggil inspektorat. Melalui inspektorat kita berharap itu diaudit. Biar tahu permasalahannya. Seperti Aryaduta itu seharusnya auditornya kan tersendiri. Dan harus disampingi inspektorat Pemda. Kita sudah beritahu agar secepatnya permasalahannya selesai," paparnya. 

Informasi sebelumnya, audit itu dilakukan menyusul adanya rencana pemutusan kontrak antara Pemprov Riau dengan PT Lippo Karawaci selaku pengelola Hotel Aryaduta Pekanbaru. Karena Pemprov Riau selaku pemilik lahan tidak mendapat kepastian dari pengelola terkait permintaan tambahan deviden dari pengelolaan hotel tersebut.

Sebab kontrak awal dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Dimana pengelola telah menambah bangunan ballroom, namun tidak ada tambahan deviden. Pemprov Riau hanya menerima deviden Rp200 juta pertahun.

Sementara setiap bulannya, dari ballroom tersebut Hotel Aryaduta duta meraup keuntungan Rp30 miliar termasuk pajak. Namun hingga saat pembahas terkait penambahan deviden putus ditengah jalan karena pandemi Covid-19, dan Pemprov Riau 'diam' tidak menindaklanjuti keinginannya terkuat penambahan deviden Hotel Aryaduta. 

Berita Lainnya

View All