RIAU (RA)- Rapat Pleno lengkap Golkar versi Munas Jakarta, Senin (22/12) mengukuhkan Indra Muchlis Adnan sebagai Korwil Partai Golkar Riau dan Kepri.

Dalam kepengurusannya, Indra akan didampingi oleh sepuluh orang, yakni Sekretaris Edwil S. Djamaludin, Bendahara Tina Suharnoko dengan anggota Siti Rahma Bakar,  Nurdin Basirun (Bupati Karimun), Zaenal Arifin, Wili Firdaus Malik, Fajrin Sihab, Lamen Sarihi.

Tugas selanjutnya, Indra diharus melakukan sosialisasi, kordinasi dan konsolidasi hasil Munas Jakarta ke seluruh jajaran Partai Golkar di Riau dan Kepri. Karena banyak kepengurusan provinsi dan kabupaten/kota yang akan habis masa jabatannya.

"Kami akan kordinasi dengan pengurus Golkar daerah tingkat I dan II. Yang sudah habis masa kepengurusannya di tingkat I dan II, akan segera menggelar Musda untuk memilih kepengurusan baru," katanya, Jum'at (26/12) di Jakarta.

Selain pengukuhan sebagai Korwil, mantan Bupati Inhil dua periode itu yang juga Ketua DPP Partai Golkar bidang pendidikan, cendikiawan dan hubungan Ormas, Indra menyatakan akan kembali berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 29 Pekanbaru yang sudah lama ditinggalkannya.

Indra mengaku tidak akan menggunakan cara kekerasan, tapi secara persuasif akan bersilaturahmi dengan semua kader yang ditemuinya di kantor tersebut.

Ditanya kemungkinan dirinya akan diusir jika akan berkantor di tempat tersebut, Indra menyangkalnya. "Apa haknya mengusir? Kalau disebut ilegal, pemerintah sudah mengesahkan kok. Agung Laksono dan Ical juga sah," ujar Indra.

Indra menegaskan DPD I Golkar Riau sebenarnya tidak memiliki kantor resmi. Selama ini, yang ditempati oleh pengurus DPDI Golkar Riau merupakan aset milik Pemprov Riau.  "Tapi (asset-red) itu belum diserahkan ke Golkar Riau, " katanya.

Laporan : romg