Riauaktual.com - Guna melihat langsung kondisi masyarakat pasca pemulihan ekonomi akibat wabah Covid-19, Tengku Azwendi Fajri SE, Wakil Ketua DPRD kota Pekanbaru ini turun menggelar reses di RT 01, RW 07 Jalan Handayani II, kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai. 

Agenda reses yang digelar Jumat (15/4/2022) atau bertepatan pada 12 Ramadhan 1443 H ini berlangsung cukup sederhana, singkat namun tetap penuh keakraban.

Meski reses perdana dilingkungan RT 01, masyarakat yang hadir cukup antusias menyampaikan aspirasi kepada politisi Demokrat ini. Ada beberapa persoalan yang disampaikan warga mulai dari persoalan ekonomi hingga persoalan buruknya layanan jaminan kesehatan seperti KIS dan BPJS. 

"Kami punya kartu KIS tapi mau berobat susah, kartu tidak berlaku lagi karena harus diregistrasi ulang yang mana memakan waktu tunggu satu bulan lebih, sementara kita butuhnya cepat, ini solusinya gimana," kata Nurhasanah,  salah seorang warga.

Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan buruknya pelayanan rumah sakit kepada masyarakat pemegang jaminan kesehatan seperti BPJS dan KIS. 

"Pelayanan sangat buruk kepada kami pemegang jaminan kesehatan, dicuekin terutama di rumah sakit milik pemerintah," tambah Nurhasanah. 

Hal tersebut juga diakui oleh Mulkarom,  Ketua RT 01 mengakui banyak warganya yang tidak mendapatkan layanan jaminan kesehatan dipusat-pusat pelayanan kesehatan di Kota Pekanbaru. 

"Ya banyak warga kami yang mengeluhkan soal kartu KIS yang tidak lagi bisa digunakan. Belum lagi naiknya iuran BPJS yang menyebabkan banyak warga yang menunggak karena kondisi pandemi warga kesulitan ekonomi, namun ketika warga ingin berubat BPJS harus diaktifkan lagi dengan melunasi tunggakan yang bertahun-tahun, tentu ini jadi problem juga bagi masyarakat," Ungkap Mulkarom

Selain persoalan layanan jaminan kesehatan, Mulkarom juga menyampaikan beberapa persoalan lain yang saat ini dikeluhkan warga seperti persoalan ekonomi masyarakat yang serba sulit.

Menjawab keluhan masyarakat tersebut,  Azwendi menyampaikan bahwa pada dasarnya pemerintah berkewajiban memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Namun terkait pelayanan yang masih kurang maksimal tentu menjadi bahan evaluasi baik bagi rumah sakit maupun bagi pemerintah. 

"Hari ini saya turun untuk melihat langsung kondisi masyarakat pasca pandemi dan pemulihan ekonomi. Memang yang paling menonjol tadi disampaikan warga yakni terkait layanan jaminan kesehatan. Memang banyak keluhan soal layanan BPJS dan KIS. Ini bisa jadi bahan evalusi semua pihak, termasuk pihak penyelenggara jaminan kesehatan bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan dengan baik," singkat Azwendi.