Riauaktual.com - Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri SE meminta Wali Kota Pekanbaru agar segera memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru, PT TPM dan PT SPP selaku induk dari PT TPM untuk menyelesaikan persoalan pemberhentian layanan bus Trans Metro Pekanbaru (TMP). Pasalnya, saat ini operasional bus TMP berhenti karena kisruh persoalan gaji antara awak bus dengan operator PT TPM.

"Bus TMP ini merupakan salah satu sarana pelayanan di bidang tranportasi. Jadi kita minta Walikota agar memanggil satker ataupun OPD yang bersangkutan dengan masalah TMP untuk segera melakukan kebijakan-kebijakan supaya bus TMP ini bisa berjalan normal kembali," kata Azwendi, Jum'at (10/2/2022).

Azwendi menyayangkan bus TMP berhenti beroperasi. Mogoknya bus TMP ini tentunya mengganggu kegiatan warga yang rutin menggunakan layanan bus tersebut.

"Maka dari itu, walaupun diawal tahun yang katanya anggaran itu belum ada semestinya itu (bus TMP) jangan terhenti. Pelayanannya harus tetap dioperasikan," tegasnya.

Politisi Demokrat ini juga mempertanyakan pengunduran diri Azmi dari posisi Direktur PT Transmetro Pekanbaru Madani (TPM). Menurutnya, pengunduran diri tersebut sangat tidak pas mengingat adanya permasalahan administrasi. Yang mana, masalah itu berimbas kepada terlambatnya gaji supir dan pramugara yang melakukan aksi mogok.

Ia juga menilai, operator bus TMP layak disebut sebagai wanprestasi. Hal ini dikarenakan PT TPM tidak lagi sanggup mengoperasikan bus untuk melayani masyarakat.

"Kenapa kok harus meninggalkan tanggung jawab dimasa tugasnya yang masih aktif. Masa tugasnya masih berjalan, belum selesai. Lalu dia melakukan pengunduran diri, jadi saya rasa itu suatu kebijakan yang kurang tepat. Apalagi diawal tahun itu semua anggaran belum sepenuhnya berjalan 100 persen lancar," pungkasnya.