Riauaktual.com - Kota Pekanbaru sudah memiliki masterplan pengendalian banjir. Namun, penanganan banjir sesuai masterplan yang sudah dirancang itu belum seutuhnya diterapkan atau direalisasikan.

Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri menyebut masterplan itu suatu kebijakan pemerintah kota. Siapa pun Wali Kota nya, harus meneruskan itu. Sebab, pemerintah sudah mengucurkan anggaran untuk masterplan.

"Itu salah satu visi dan misi kita bagaimana menanggulangi banjir di Kota Pekanbaru. Saya kira itu sebuah program prioritas. Namun dengan kondisi pandemi, pemerintah mungkin kurang kekuatan," ujar Azwendi, Jumat (29/10/2021).

Tapi, persoalan anggaran di APBD Kota Pekanbaru bukan suatu alasan untuk menunda rencana kerja yang ada di dalam masterplan pengendalian banjir. Sebab, anggaran itu bukan hanya ada di APBD kota saja.

Menurutnya, Masterplan itu bisa dibawa dam diajukan ke provinsi, juga ke pemerintah pusat. Artinya, ada pembagian tugas dalam menangani banjir di ibukota Provinsi Riau itu.

Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait juga dituntut bisa berkomunikasi antar lintas. Seperti provinsi, kabupaten tetangga, dan juga ke pemerintah pusat. Anggaran pusat dan anggaran provinsi itu yang akan ditarik dengan adanya masterplan. 

"Jangan dipaksakan dengan APBD kota, saya rasa nggak mampu juga," tuturnya.

Apalagi Kota Pekanbaru ini terintegrasi dengan kabupaten tetangga. Dalam kondisi ini juga ada ranah pemerintah Provinsi Riau. "Saya rasa berkaitan dengan anggaran kota, nggak alasan yang substantif itu. Artinya konsentrasi, kita seriusin, bagaimana kita menyelesaikan ini. Dengan dorongan APBD Provinsi dan APBN," ungkapnya.

Pemko Pekanbaru diminta agar jemput bola untuk menyelesaikan persoalan banjir yang terjadi setiap hujan deras. "Jemput bola, jangan berharap dengan anggaran kota. Saya rasa nggak jalan dengan maksimal. Dengan ada masterplan itu sebagai dasar kita untuk menarik anggaran dari provinsi dan pusat.

Sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru Firdaus saat dikonfirmasi mengakui pemerintah belum bisa menerapkan masterplan penanganan banjir untuk jangka menengah dan panjang. Penanganan banjir saat ini hanya dilakukan secara jangka pendek, seperti pembersihan drainase dan normalisasi sungai.

"Kita masih fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi," kata Wali Kota, Kamis (28/10/2021).

Sehingga, lanjutnya, masterplan dengan pembangunan drainase panjang atau pengerjaan konstruksi permanen harus ditunda dulu. Kondisi pandemi Covid-19 ini berpengaruh besar untuk melanjutkan masterplan.

"Uangnya belum ada," jelasnya.