PEKANBARU, RiauAktual.com - Dengan alokasi dana 38 persen dari total APBD Kota Pekanbaru Rp3,324 triliun, maka program pemerintah sekolah murah berkualitas akan teralaksana pada 2015 nanti.

Pengamat penddikan yang juga Ketua PGRI Kota Pekanbaru Jakiman, mengatakan bahwa dengan anggaran yang terus meningkat, maka pemerintah diharapkan mencermati betul apa makna sekolah murah berkualitas dan menerapkannya di lingkungan masyarakat.

"Kita optimis kalau pemerintah akan melakukan sekolah murah berkualitas, ini tampak dari dukungan APBD murni menganggarkan dana pendidikan sebesar 38 persen dan belum lagi didukung dengan dana provinsi dan APBN," sebut Jakiman, Selasa (26/8/2014).

Namun, lanjut Jakiman, pemerintah tak cukup hanya mematok anggaran besar untuk pendidikan, melainkan juga perlu adanya dukungan dengan membuat langkah-langkah yang mengarah ke kebijakan yang lebih memprioritaskan pendidikan yang benar-benar prioritas dengan makna sesungguhnya.

"Seperti dengan sistim yang jelas, pengawasan yang tegas, pembinaan yang baik dan rutin, tindakan atau pemberian reward yang harus berjalan secara maksimal. Dengan itu nanti sekolah murah berkualitas yang lama digaungkan akan terwujud," paparnya.

Meskipun sudah terlihat besar anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pendidikan, namun Jakiman melihat anggaran tersebut akan kecil jika memang diperuntukan bagi sarana prasarana pendidikan.

Seperti pengadaan labor di setiap sekolah, pengadaan alat peraga sekolah, honor guru bagi yang berstatus honor, perlengkapan guru sebagai penunjang, insentif guru dan biaya perlengkapan lainnya.

Sehingga jika ada keinginan pemerintah untuk memang memaksimalkan sektor pendidikan maka perlu dilakukannya rapat duduk bersama, baik pemerintah Pekanbaru, DPRD Kota Pekanbaru, unsur dunia Pendidikan serta Dinas Pendidikan sendiri, tokoh masyarakat serta pihak-pihak pendukung lainnya agar persoalan ini bisa terwujud.

"Tetapi kalau tidak maka keinginan tersebut tidak akan tercapai," ulasnya.

Hal yang perlu diperhatikan pemerintah, kata Jakiman, yakni kondisi penjahat di dunia pendidikan. Dimana, banyaknya punggutan liar di sekolah yang ujung-ujungnya memberatkan dunia pendidikan.

"Orang miskin juga dipunggut apalagi punggutan tersebut terkesan abu-abu. Ini salah satu akibat sistim pengawasan dan ketegasan yang sama sekali belum berjalan di dunia pendidikan, ini yang harus diperhatikan," imbuhnya. (riki)