PEKANBARU, RiauAktual.com - Sekretaris Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SMK Swasta Pekanbaru yang juga merupakan kepala SMK PGRI Pekanbaru Shofrudin, mengaku akan banyak SMK Swasta di Kota Pekanbaru yang terancam tutup. Pasalnya, hingga proses pembelajaran tahun ajaran 2014/2015 dimulai 7 Juli lalu, masih banyak SMK Swasta yang kekurangan siswa. Hal itu akan berpengaruh terhadap nasib kelanjutan sekolah dan guru yang mengajar.

"Pada pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2014/2015, banyak sekolah swasta yang mengeluhkan kekurangan siswa. Terbukti dari 14.000 siswa tamanan SMP sederajat, 11.000 ditampung oleh sekolah negeri. Dimana jumlah sekolah negeri(SMA/MA/MK) di Pekanbaru hanya berjumlah 28 sekolah. Sedangkan sisanya yang mencapai 3.000 siswa harus diperebutkan oleh sekolah swasta (SMA/MA/MK) yang jumlahnya mencapai 100 sekolah. Jelas ini membuktikan tidak adanya keseimbangan dan pertimbangan oleh pemerintah untuk memikirkan nasib sekolah swasta," ujar Shofrudin, Senin (14/7/2014).

Diakui Shofrudin, kondisi semakin diperparah dengan adanya rencana pemerintah untuk membangun beberapa sekolah baru pada tahun ini, tentunya hal itu semakin mengancam nasib sekolah swasta yang terancam tutup. Tidak saja mengancam nasib sekolah, tapi juga mengancam nasib guru di sekolah swasta. Karena, kurangnya jumlah siswa akan membuat banyak guru yang menganggur akibat tidak ada jam mengajar.

"Kami meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan penambahan unit sekolah baru itu. Pemerintah harus memikirkan solusi, bagaimana sekolah yang didirikan masyarakat yang tidak membebankan pemerintah tetap eksis. Salah satu dengan cara memberikan kuota jumlah siswa yang seimbang dengan jumlah sekolah swasta yang ada. Sehingga, kebijakan yang ada tidak terkesan membunuh sekolah swasta," tuturnya.

Shofrudin juga meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru untuk meninjau ulang Peraturan Walikota (Perwako) pada pelaksanaan PPDB yang menyalahi aturan pemerintah tentang rasio Rombongan Belajar (Rombel) per kelas di sekolah negeri. Dimana dalam Perwako diatur Rombel per kelas sebanyak 40 siswa, padahal aturan pemerintah menetapkan Rombel per kelas adalah 36 siswa.

"Kami minta Disdik bisa mendengarkan aspirasi kami sekolah swasta. Jika ini terus terjadi, maka kami akan selalu mengalami kekurangan siswa. Perhatikan juga nasib guru swasta. Karena, akan banyak guru swasta yang menganggur akibat tidak ada jam mengajar di sekokah swasta," tutup Shofrudin. (ade)