PEKANBARU, RiauAktual.com - Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, yang membidangi hukum dan hak azasi manusia (HAM), Kamaruzaman SH, meminta Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru segera dievaluasi karena diduga melakukan pembiaran terhadap penggunaan handphone bagi tahanan di Lapas tersebut.

"Itu sebetulnya persoalan yang sudah lama. Artinya penggrebekan yang dilakukan pasti ditemukan handphone, itu kan larangan tak boleh sama sekali tahanan menggunakan hanphone, kalau seperti ini ada upaya pembiaran oleh petugas lapas bagi para narapidana," ungkap Kamaruzaman, Senin (28/4/2014).

Menurut Politisi Partai Demokrat ini, narapidana yang mendapatkan kelonggaran menggunakan handphone di dalam sel, hanyalah narapidana tertentu saja. Karena, menurut Kamaruzaman, penggunaan ponsel ini bukan hanya komunikasi keluarga tapi lebih kepada mengendalikan usaha di luar.

"Saya mendukung penghapusan pemakaian handphone di dalam lapas oleh tahanan. Sebgai gantinya untuk alat komunikasi, gunakan telepon rumah yang bisa dipantau pembicaraannya. Kalau ada transaksi bisa diketahui oleh petugas. Isi pembicaraan bisa diketahui dengan siapa tahanan ini bertransaksi," pinta Kamaruzaman.

Kamaruzaman menegaskan, petugas lapas harus tanggung jawab. Bahkan, bukan hanya petugas lapas yang perlu dievaluasi, melainkan kepala lapas juga perlu dilakukan evaluasi oleh Kementrian Hukum dan HAM melalui Dirjen Kemasyarakatan.

"Bukan hanya sipir saja yang harus tanggung jawab, tapi kepala lapas saya pikir juga harus dievaluasi karena sudah melakukan pembiaran. Lihatlah selama ini selalu ada tahanan yang menggunakan handphone, padahal itu kan dilarang," tegasnya.

Ditambahkan Kamaruzaman lagi, jika memang ingi menegakkan kedisiplinan di lapas, maka kepala lapas harus bisa tegas menegakkan aturan. Karena menurut Kamaruzaman, selama ini banyak dugaan bahwa tahanan juga bisa mengendalikan peredaran narkoba dari bilik jeruji besi.

"Setiap razia, narapidana yang kedapatan menggunakan handphone orangnya itu-itu saja. Kita khawatir hal ini menjadi alat untuk mereka mengendalikan usaha di luar sana," pungkasnya. (rrm)