PEKANBARU, RiauAktual.com - Masih hangatnya penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kemendagri soal e-KTP, ternyata mendapat tanggapan oleh anggota DPRD Pekanbaru Kamaruzaman SH. Menurutnya, penyelidikan kasus ini harus sampai ke daerah-daerah, termasuk Disdukcapil Kota Pekanbaru. Dengan permasalahan yang sama, dewan meminta lakukan audit di semua penyelenggara e-KTP ini di Pekanbaru.

"Hingga sekarang kan masih banyak e-KTP warga tak selesai-selesai. Sejauh mana ruang penyalahgunaan kekuasan dan penggunaan keuangan daerah dalam proses e-KTP. Dalam hal ini, celah-celah seperti itu KPK yang tahu," tutur Kamaruzaman SH, Senin (28/4/2014).

Menurutnya, pihak dewan sangat mendukung langkah KPK untuk menyelidikinya sampai ke daerah seluruh Indonesia. Sebab, e-KTP ini sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam pengurusan administrasi. Di Pekanbaru saja, sampai saat ini masih banyak e-KTP masyarakat yang belum selesai.

"Bahkan saya saja sudah dua tahun e-KTP tak selesai-selesai. Memang setahun lalu, udah selesai, tapi salah alamat. Belum lagi masyarakat lainnya, yang jumlahnya bisa ratusan ribu yang belum selesai dan salah ketik. Ini lah kelemahan administrasi," paparnya.

Diakui politisi Demokrat ini, saat ini pencetakkan e-KTP memang akan diserahkan ke daerah-daerah. Namun sampai sekarang belum berjalan. Terbukti, masih banyak e-KTP warga yang belum selesai, dengan berbagai alasan dari pemerintah.

"Makanya dengan adanya penyelidikan yang dilakukan di pusat (Kemendagri), harus sampai ke bawah juga. Karena itu tadi, kemungkinan terjadi penyimpangan cukup terbuka juga," paparnya.

Kamaruzaman juga berharap kepada Disdukcapil Pekanbaru, agar bisa membersihkan carut-marut soal e-KTP di Kota Bertuah ini. Sebab, sampai sekarang belum selesai permasalahan ini. (rrm)