PEKANBARU, RiauAktual.com - Pemerintah Provinsi Riau akhir pekan kemarin kembali melakukan pelantikan terhadap 8 pejabat eselon II, Jumat pagi di Gedung Daerah Provinsi Riau. Dalam daftar nama yang dilantik oleh Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, terdapat dua pejabat yang wajahnya pada pelantikan minggu kemarin juga tampil.

Dua pejabat tersebut yakni Abdul Latif yang awal bulan ini dilantik sebagai Kepala Dinas Kehutanan kini dilantik lagi menjadi Kepala Inspektorat menggantikan Syamsurizal.

Kemudian Nizamul, yang pada pekan kemarin dilantik sebagai Staff Ahli Guberur Riau Nizamul, wajahnya juga tampak lagi di pelantikan kali ini sebagai Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Riau menggantikan Rizka Utama yang saat itu juga dilantik sebagai Direktur IPDN Rokan Hilir.

Enam pejabat lainnya yang dilantik dalam acara di Gedung Daerah Provinsi Riau ini, yakni Ramli Walid sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Drs Syamsurizal sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Prof Dr Irwan Effendi sebagai Kepala Dinas Kehutanan.

Kemudian Drs M Guntur MSi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, Andri Sukarmen SE MP sebagai Kepala Biro Tapem, Surya Maulana sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau.

Wakil Gubernur Arsyadjuliandi Rachman, dalam sambutannya saat acara pelantikan mengatakan, bahwa penempatan pejabat tersebut telah melalui pertimbangan dan prestasi sehingga pejabat dipercaya mampu untuk mengemban tugas yang diberikan atasan.

"Jabatan ini bukan penghargaan ataupun hak, tapi jabatan ini adalah amanah yang harus saudara kerjakan dengan baik, saya percaya saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," katanya.

Mengenai kondisi pergantian pejabat yang dilakukan dalam rentang waktu sangat pendek, yakni hitungan minggu saja, Wagubri usai pelantikan kepada wartawan menyebut bahwa hal itu sesuai dengan hasil pertimbangan dari kebutuhan di pemerintahan.

"Sesuai dengan kebutuhan saja," ucapnya singkat sambil berlalu meninggalkan kerumunan wartawan.

Pengamat Politik dari Universitas Riau Saiman Pakpahan, terkait mutasi ini mengatakan, bahwa mutasi dalam organisasi pemerintahan adalah hal yang penting dilakukan. Dengan adanya mutasi ini sebagai upaya untuk penyegaran, evaluasi, terhadap pejabat yang ditempatkan apakah sudah maksimal menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

"Cuma, ini kan dalam waktu berdekatan, dalam hitungan minggu. Ini memnag menjadi semacam pertanyaan, mengapa terlalau sering dan dalam waktu berdekatan, apakah rotasi kemarin tidak tuntas," sebut Saiman.

Menurutnya, dengan mutasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau, yang kembali merombak jabatan pejabat yang baru hitungan minggu mengemban jabatan, dapat dipertanyakan apakah gubernur tidak melakukan kajian matang sebelum melakukan tindakan.

"Mengapa meletakkan orang yang dilantik minggu kemarin dilantik lagi untuk jabatan baru, terkesan tidak ada kesiapan. Annas Maamun sebagai gubernur tidak bisa membaca kebutuhan organisasi dan SDM yang ditempatkan," ujarnya.

Menurut Saiman, di satu sisi memang mutasi itu penting, namun ketika dilakukan dengan cara tidak pas, seperti dengan cara politis itu juga denga sistim kekeluargaan ataupun kedekatan emosional, maka mutasi tersebut akan sangat mengganggu.

"Penempatan orang itu punya data sistim mendasarkan atas kompetensi, bukan atas dasar kedekatan ataupun kekeluargaan," terangnya lagi.

Dikatakan Saiman lagi, dalam penempatan ini yang akan terganggu adalah pelayanan publik, karena menurut Saiman, orang yang ditempatkan dengan sistim kedekatan ataupun kekeluargaan, akan membangun loyalitas kepada orang yang menempatkannya.

"Bisa saja orang yang ditempatkan itu tidak layak tapi dipasakan, dia akan melayani penguasanya bukan rakyat," pungkasnya. (rrm)