Riauaktual.com - Musisi Melanie dituding tidak kritis dalam kasus Raffi Ahmad yang jadi sorotan lantaran kumpul bareng teman-temannya di satu acara selesai menerima vaksin Sinovac.

Sebab, biasanya cucu presiden ke-3 RI, BJ Habibie ini kerap mengomentari berbagai persoalan yang kontroversi apalagi seputar corona. Namun, dia kasus Raffi, Melanie terlihat tidak banyak berkomentar di akun Instagramnya.

Lantaran banyak yang mencapnya diam, Melanie pun angkat bicara.

Dia menegaskan tidak benar dirinya tidak bereaksi soal Raffi. Hanya saja, dirinya tidak memamerkannya di media sosial.

‘Mentang mentang temanan lo enggak angkat soal Raffi’ demikian yang ditujukan ke Melanie oleh beberapa netizen.

Melanie mengaku langsung bertanya ke Raffi. “Gue sudah chat langsung. Pas gue chat dia sudah minta maaf juga (di Instagram). Silahkan cek ke masnya @raffinagita1717. Salah gue sih lupa gue pamerin chatnya,” jelas Melanie, Jumat (15/1/2021).

Pada unggahan Instagramnya, Melanie menjawab semua tudingan warganet, yang belakangan ini kerap menyerangnya pasca dirinya mengomentari salah satunya soal Captain Vincent Raditya yang membuat konten di lokasi jatuhnya Sriwijaya Air SJ182.

Karena kritisi Capt Vincent sudah ratusan akun dibloknya.

“Ya Tuhan kalian postingan bencana aja bisa buat jadi ajang caci maki dan ribut. tambahan lagi yang gue blok hari ini. ‘Karena si nganu dari Kalimantan kan makanya lo cuma mau bantu Sulawesi kan Mel, nenek lampir setan pansos!!, dll dll dll dll dll’. Enggak malu ya kalian? Mumpung, sekalian gua jawab satu satu ya,” tulisnya sebagaimana dikutip dari Pojoksatu.id.

Melanie menyebut pihaknya membantu banjir Kalimantan. “Bisa lo cek di kas RH. Bahkan Sumedang. Kenapa Sulawesi postnya extra? Karena kas buat setengah tahun abis buat bencana sebulan ini. Tapi kalau bencana lo mau dipamerin lagi, oke Gue naikkin lagi ya,” jawabnya.

Seperti diketahui, Raffi Ahmad bahkan terancam dipolisikan karena kegiatannya kumpul usai vaksinasi dianggap tidak menjadi contoh yang baik sebagai influencer yang dipilih pemerintah.