Riauaktual.com - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pekanbaru yang tengah membahas Rencana Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Sampah, melakukan inspeksi mendadak ke Tempat Pembuangan Akhir Muara Fajar, Sabtu (12/9/2020). Temuan mengejutkan rombongan Pansus, saat melihat antrian truk sampah yang ingin masuk TPA begitu panjang.

"Tadi pagi kita turun lapangan melihat kondisi TPA Muara Fajar, di situ panjang antrian truk karena sampah di TPA itu penuh sampai pintu masuk, karena tidak ada alat untuk menggeser sampah, bulldozer maupun excavator yang ada tidak bisa difungsikan karena rusak," kata Ketua Pansus Retribusi Pelayanan Sampah Isa Lahamid, saat dikonfirmasi usai turun lapangan.

Dijelaskan Isa, bahwa sesuai hasil temuannya di lapangan, bulldozer tidak satupun yang bagus lagi, sementara excavator yang biasanya beroperasi, hari itu mengalami rantai putus, sehingga tak satu pun alat berat yang bisa difungsikan untuk menggeser sampah dari pembuangan, hingga sampah meluber sampai pintu masuk TPA.

"Kita dapat laporan tadi bahwa sebagian sampah-sampah yang seharusnya dibuang di TPA itu sekarang dibuang di TPS (tempat pembuangan sementara) milik PT Samhana dan satu lagi ada menginformasikan mereka membuang sampah di daerah Sungai Sibam dan itu menjadi masalah karena mengganggu masyarakat setempat, tadi kita coba Sidak ternyata benar bahwa sekarang itu TPA Muara Fajar tidak bisa menerima sampah," ungkap Isa.

Dilanjutkan Politisi PKS ini, bahwa selama ini laporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memiliki 8 unit alat berat yang terdiri dari bulldozer dan excavator. Namun fakta di lapangan bahwa hanya ada satu alat berat yang beroperasi yakni excavator dan itu terbukti saat sidak alat berat satu-satunya beroperasi itu rusak dan sampah pun membludak mencapai pintu TPA.

"Menurut penjelasan orang-orang di TPA alat itu rusak sejak lama dan memang hanya satu yang bisa beroperasi selama ini. Mereka sudah melaporkan ke dinas terkait namun tidak ada tindak lanjut, tidak ada perbaikan, penggantian alat, sampailah terakhir ini satu-satunya excavator rusak pada hari ini mengakibatkan sampah penuh di sana, kenapa selama ini tidak segera diperbaiki, kenapa tidak segera diganti jika membutuhkan unit," kata Isa mempertanyakan.

Dari keluhan supir truk sampah yang ditemui rombongan Pansus di lapangan, bahwa jika sampah di truk mereka tidak bisa diturunkan hari ini, sudah pasti honor mereka tidak keluar, karena pembayaran sesuai dengan jumlah sampah yang diangkut.  "Jika sampai besok tidak bisa masuk, tentu sampah masih di atas mobil, mereka khawatir besok tidak ada gaji," sebut Isa.

Sementara itu Anggota Pansus lainnya Roni Paslah mempertanyakan anggaran besar yang diplot untuk DLHK Pekanbaru pada tahun 2020 ini mencapai Rp100 miliar, namun fakta di lapangan, kondisi TPA memprihatinkan. Roni yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Pekanbaru, mengaku akan mengevaluasi DLHK.

"Ini bukan sehari dua hari, 8 unit alat berat itu sudah seperti besi tua di sana, yang bisa digunakan hanya 1 itu pun rantainya tadi putus. Saya sama kawan-kawan di Banggar tentu akan melihat lagi, anggaran DLHK kemarin hampir 98 persen terealisasikan poin-poinnya apa saja apakah itemnya masuk maintenance alat, kita pertanyakan saat membahas anggaran 2021 ini kita tahan dulu, ini DLHK kita perlu koreksi lebih dalam, jangan sampai kita mengeluarkan anggaran besar namun hasilnya tidak maksimal," tegas Roni.

Sebab, tambah Roni, agenda Pemko Pekanbaru ingin mengadakan Perda Retribusi Pelayanan Sampah, maka dengan kondisi di lapangan menurut Roni belum pantas ada retribusi dikarenakan pelayanan yang masih amburadul.

"Kalau kita ingin menarik retribusi, artinya ada layanan yang harus kita berikan, kalau saja layanannya tidak ada apalagi seperti ini, ini akan menjadi masalah dengan masyarakat, kita masih amburadul. Permasalahan ini jangan sampai berlalut-larut, ayo sama-sama kita benahi ini, jangan sampai dengan anggaran yang begitu besar kita masih bermasalah dengan sampah, kita ingatkan DLHK, kalau ini tidak selesai beberapa hari ini kita akan evaluasi anggaran untuk DLHK di APBD 2021," tandasnya. (mad)