Riauaktual.com - Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Mulyadi meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk menutup wisata kuliner Bundaran Keris.

"Kita minta mereka Pemko untuk menutup itu karena seharusnya tempat itu tidak boleh berjualan. Solusinya pasti ada, bisa ditempatkan di tempat lain dan tidak boleh dipaksakan di tempat itu, banyak trotoar yang tidak bisa terpakai lagi dan juga berbagai kendaraan yang seharusnya bisa lewat dengan lancar menjadi terganggu," kata Mulyadi, Selasa (08/09/2020).

Bukan hanya itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa kebijakan dari Pemko Pekanbaru tidak boleh kalah dengan kekuatan dari manapun. Termasuk juga dari para oknum-oknum pembeking tempat tersebut.

"Jangan sampai kebijakan pemerintah kalah oleh hal-hal seperti itu. Saya dapat informasi kalau yang jualan di Bundaran Keris katanya orang berduit semua. Pemko harus konsisten tegakkan peraturan, karena masyarakat juga butuh kepastian dan penegakan hukum harus ada kepastian hukum," tegasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi merasa kebingungan karena tindakan Pemko Pekanbaru yang berubah seketika saat akan dilakukan penertiban dilokasi tersebut.

Padahal kata, Sekretaris DPC Demokrat Pekanbaru ini, keberadan pedagang kuliner di bundaran keris kerap kali dikeluhkan karena tidak mematuhi protokol kesehatan, terlebih lagi saat ini Kota Pekanbaru penambahan angka pasien positif corona terus bertambah. 

"Saya juga binggung tadinya penertiban sekarang penataan, yang benar sekarang yang mana. Yang jelas karena tidak ada izin, untuk pedagang dibundaran keris itu harus tetap dilakukan penertiban jangan ada aktivitas apa-apa disitu, keberadaan pedagang dibadan jalan kerap kali menimbulkan kemacetan terus aktivitas pedagang juga tidak memperhatikan protokol kesehatan inikan sangat membahayakan," tegas Azwendi Fajri. 

Sebagaimana diketahui, tak seperti yang diinformasikan sebelumnya akan direlokasi ke lokasi lain, ternyata Pedagang Kaki Lima yang berjualan di area Bundaran Keris cuma ditata. Selain itu untuk pengelolaannya juga akan diarahkan ke satu pihak yakni ke Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pekanbaru Kota dan Sail. (don)