PEKANBARU, RiauAktual.com - Walikota Pekanbaru H Firdaus MT, mengungkap persoalan yang terjadi antara kalangan legislatif dan eksekutif yang berujung kepada molornya pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Rp2,99 triliun. Menurut Firdaus, persoalan yang mendasar bukanlah masalah anggaran proyek multiyears, melainkan persoalan program dana hibah dan bantuan sosial DPRD Kota Pekanbaru.

"Itu hanya pengalihan, wartawan kan tahu apa persoalan sebenarnya, bahwa yang jadi persoalan adanya kawan-kawan masih berupaya untuk menyampaikan aspirasi dalam program hibah dan bansos, tapi prosedurnya tidak sesuai dengan Permendagri 32, 39, edaran dari KPK, BPKP, sudah me-warning, jangan diterima, kalau itu diterima berbahaya bagi dewan dan staff di Pemko," ungkap Firdaus, Senin (17/2/2014).

Dikatakan Firdaus, karena RAPBD ini sudah terlalu lama tersendat oleh kepentingan politik, maka pihaknya akan melaporkan kepada Gubernur Riau dan Menteri Dalam Negeri. Sebab, Pemko menargetkan agar RAPBD bisa disahkan pada 24 Februari 2014 mendatang. "Kalau tidak disahkan kita gunakan Perwako," tuturnya.

Mengenai partai pengusung Firdaus-Ayat dalam Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tahun 2011 lalu, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ternyata kadernya yang duduk di Fraksi PKS DPRD Kota Pekanbaru tidak mendukung program multiyears ini.

"Politik banget, saya kira ini harus dibedakan walaupun sulit dipisahkan, kami sebagai aparat daerah yang diamanatkan masyarakat meski didukung partai, tak hanya Demokrat dan PKS, ada Hanura, PDI-P, PBB, PDK, ditambah 18 partai non parlemen, Insya Alloh kami dengan Ayat (Wakil Walikota) berusaha beri pelayanan terbaik tanpa terpengaruh oknum partai," kata Firdaus lagi.

Mengenai penolakan sejumlah Anggota DPRD terhadap anggaran proyek multiyears Rp1,4 triliun, diterangkan Firdaus bahwa itu hanya dalih saja untuk pengalihan isu. Dimana, Pemko telah menganggarkan Rp50 miliar setiap tahun untuk penanganan banjir.

"Drainase ini sesuai dengan kewenangan tiga pemerintahan, pemerintah pusat melalui Kementrian PU, Pemerintah Provinsi Riau di Dinas PU Riau, dan Pemko, itu dalih yang tak mau mengerti saja untuk mengalihkan, tapi wartawan tahu bukan itu kan yang menjadi persoalan," tutur Walikota mengetawakan. (tim)